Kompas.com - 09/03/2021, 06:17 WIB
Petugas medis menunjukkan alat swab spesimen saat swab test secara drive thru di halaman Laboratorium Kesehataan Daerah (LABKESDA) Kota Tangerang, Banten, Senin (6/4/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga Senin (6/4/2020) terkonfirmasi positif COVID-19 di Banten mencapai 187 kasus. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. ANTARA FOTO/FAUZANPetugas medis menunjukkan alat swab spesimen saat swab test secara drive thru di halaman Laboratorium Kesehataan Daerah (LABKESDA) Kota Tangerang, Banten, Senin (6/4/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga Senin (6/4/2020) terkonfirmasi positif COVID-19 di Banten mencapai 187 kasus. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.

“Tolong dilaporkan kepada pimpinan masing-masing ya, apa persoalan yang semula pemeriksaan harian itu mencapai rata-rata di atas 50 spesimen per hari,” sebut Doni

“Mungkin mesin PCR-nya mengalami hambatan dan sebagainya, atau petugasnya juga sudah semakin berkurang, ini juga kita minta masukan para kepala bidang tolong nanti evaluasi kalau diketahui,” sambungnya.

Rasa Aman Palsu Pada Masyarakat

Penurunan jumlah pemeriksaan spesimen dinilai dapat menyebabkan efek buruk pada pola pikir dan bertindak masyarakat dalam menghadapi pandemi.

Ketua Tim Pedoman dan Protokol Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Eka Ginanjar khawatir, penurunan jumlah pemeriksaan spesimen dan angka kasus positif harian yang seolah menurun, akan menimbulkan rasa aman palsu di masyarakat.

Padahal, penurunan jumlah pemeriksaan spesimen menunjukkan penerapan 3T oleh pemerintah tidak berjalan efektif.

“Kemampuan 3T kita harusnya di jumlah yang direkomendasikan. Kalau kurang maka akan menimbulkan hasil yang tidak akurat, yang ditakutkan menimbulkan perasaan aman palsu dan lengahnya penerapan protokol kesehatan,” ungkap Eka saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Baca juga: Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Eka menuturkan, jika masyarakat lengah untuk menerapkan protokol kesehatan, maka akan mengakibatkan gelombang pandemi yang lebih berbahaya.

Selain itu, sektor perekonomian juga akan terganggu.

"Bahkan bisa lebih meningkat baik angka kumulatif maupun angka kasus aktif (Covid-19),” kata dia.

Eka meminta pemerintah kembali menggencarkan pelaksanaan 3T agar masyarakat tidak abai dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Maka 3T merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin agar terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Wisata yang Buka Saat Lebaran Wajib Batasi Pengunjung dan Jam Operasional

Tempat Wisata yang Buka Saat Lebaran Wajib Batasi Pengunjung dan Jam Operasional

Nasional
Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Nasional
Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Nasional
Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X