Kompas.com - 08/03/2021, 22:40 WIB
Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Juliari Batubara diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan Bantuan Sosial (bansos) penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Juliari Batubara diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan Bantuan Sosial (bansos) penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Adi Wahyono mengungkapkan, pembagian jatah kuota paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 tergantung permintaan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Hal itu disampaikan Adi saat menjadi saksi untuk dua terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3/2021).

"Pembagian kuotanya 1,9 juta paket itu seperti yang saya jelaskan di BAP, sesuai dengan permintaan Pak Menteri. Pak Menteri atasan saya, jadi saya nurut beliau," kata Adi saat sidang dikutip dari Antara.

Baca juga: Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Mengacu pada berita acara pemeriksaan (BAP), jaksa kemudian bertanya siapa yang merekomendasikan jatah 550.000 paket bansos untuk Ivo Wongkaren dari PT Anomali Lumbung Artha.

"Melanjutkan setelah saya dipanggil Sak Sesditjen (M Royani)," jawab Adi.

Kemudian, Adi mengonfirmasi terdapat 500.000 paket bansos untuk Budi Pamungkas selaku pemilik kuota dari PT Integra Padma Mandiri.

Ketika ditanya jaksa soal 900.000 paket bansos lainnya, Adi menyebut sebanyak 400.000 paket diberikan kepada tim terdakwa Harry yang disebut satu kelompok dengan Agustri Yogasmara.

Dalam dakwaan, Yogas disebut sebagai pemilik kuota paket bansos sembako. Adapun Yogas diketahui sebagai operator anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Ihsan Yunus.

Baca juga: Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

"Kemudian 200.000 (paket) atas arahan Pak Menteri untuk Asri Citra dan Bisma Sindo kemudian yang 300 juta untuk bina lingkungan," ungkap Adi.

Istilah bina lingkungan yang dimaksud berarti membagi-bagi jatah kepada pihak sekretaris Jenderal, direktur jenderal, dan para pejabat lainnya baik di lingkungan Kemensos maupun pada kementerian dan lembaga lain. Sebagian dari paket tersebut dikerjakan oleh Ardian terdakwa Ardian.

Berikutnya, jaksa pun kembali mengonfirmasi keterangan Adi dalam BAP.

"Setelah tahap 6 selesai dan menjelang tahap 7 saya dipanggil Pak Menteri bersama Matheus Joko saat itu hadir Kukuh Ari Wibowo di ruangan. Langsung ada arahan Pak Menteri untuk pembagian kuota'," tutur jaksa membacakan BAP Adi.

Dalam BAP, Adi merinci pembagian kuota paket bansos tersebut terdiri dari:

1. 1 juta paket diberikan untuk grup Herman Hery, Ivo Wongkaren, Stefano dan kawan-kawan

2. 400.000 paket kepada Ihsan Yunus, Irman Ikram, Yogas, dan kawan-kawan

3. 300.000 oleh Matheus Joko dikelola untuk kepentingan bina lingkungan

4. 200.000 teman kerabat kolega Juliari Batubara

Baca juga: Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Ketika ditanya oleh jaksa. Adi pun membenarkan keterangannya tersebut.

Sebagai informasi, dalam surat dakwaan disebutkan pagu anggaran bansos Covid-19 di Jabodetabek tahun 2020 adalah sebesar Rp 6,84 triliun yang dibagi dalam 12 tahap yakni sejak April sampai November 2020.

Jumlah tiap tahapnya adalah sebanyak 1,9 juta paket sembako sehingga total seluruh tahap yakni 22,8 juta paket.

Adapun Harry dan Ardian merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Dalam kasus ini, Harry didakwa memberi suap sebesar Rp 1,28 miliar, sementara Ardian didakwa memberi uang sejumlah Rp 1,95 miliar.

Menurut JPU, uang tersebut diberikan terkait penunjukkan kedua terdakwa sebagai penyedia bansos Covid-19 pada Kemensos tahun 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X