Kompas.com - 08/03/2021, 14:39 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta DPR untuk tetap produktif di masa pandemi dalam pidatonya di di Gedung Nusantara II, Senanyan, Jakarta pada Senin (8/3/2021) Dok. Humas DPR RIKetua DPR RI, Puan Maharani meminta DPR untuk tetap produktif di masa pandemi dalam pidatonya di di Gedung Nusantara II, Senanyan, Jakarta pada Senin (8/3/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, DPR segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 pada Masa Persidangan IV Tahun 2020-2021.

Hal itu disampaikan Puan saat berpidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/3/2021).

"Pada masa sidang ini, DPR akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Penetapan ini penting sebagai acuan yang terukur bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi pada tahun 2021," kata Puan, Senin, dikutip dari tayangan YouTube DPR RI.

Baca juga: Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Puan menyampaikan, dalam masa sidang ini, DPR juga akan menindaklanjuti surat presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang (RUU).

"Kepada seluruh pimpinan dan anggota komisi atau pansus, agar bersama-sama dengan Pemerintah dapat menjaga kinerja pembentukan rancangan undang-undang yang berkualitas, meskipun dilakukan pada masa pendemi Covid-19," kata Puan.

Di samping itu, Puan mengatakan, ada sejumlah isu yang menjadi fokus pengawasan DPR pada masa sidang kali ini.

Isu-isu itu antara lain vaksinasi Covid-19, wacana revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik, tata kelola Lembaga Pengelola Investasi, pelaksanaan ibadah haji tahun 2021, permasalahan Asuransi Jiwasraya.

Kemudian, permasalahan dana investasi Asabri, kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Riau dan Kalimantan Barat, serta masuknya virus Corona B.1.1.7 ke Indonesia.

Baca juga: Usai Masa Reses, Puan Ingin Anggota DPR Tetap Produktif

Hingga saat ini, DPR belum mengesahkan daftar RUU Prolegnas Prioritas yang telah ditetapkan bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rapat di Badan Legislasi DPR.

Belum disahkannya Prolegnas Prioritas itu sempat menuai kritik karena dianggap menunjukkan ketidakseriusan DPR dalam memenuhi kebutuhan hukum publik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus megnatakan, Prolegnas Prioritas idealnya disahkan pada akhir tahun atau selambat-lambatnya pada masa persidangan pertama awal tahun.

Sebab, Prolegnas Prioritas merupakan gambaran skala prioritas DPR untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional agar DPR dapat langsung masuk ke proses pembahasan RUU prioritas.

"Ini kan konyol sekali. Bagaimana mengharapkan DPR bisa menghasilkan RUU baru jika untuk urusan menyusun rencana saja mereka lelet, lalai dan ribet," ujar Lucius, Kamis (11/2/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X