Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/03/2021, 20:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah menekan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Kamhar mengatakan, pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) itu menekan pengurus Demokrat agar mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) yang mereka laksanakan di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

"Kami mendeteksi saat ini kelompok KLB abal-abal sedang menghubungi dan menekan para Ketua DPD dan Ketua DPC untuk balik badan mendukung gerombolan GPK PD dengan klaim mereka akan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Mengenal KLB Demokrat dan Beragam Aturannya...

Kamhar meminta para ketua DPD dan DPC agar tidak takut menghadapi tekanan tersebut karena ia menyebut kepengurusan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah kepengurusan yang sah.

Ia menuturkan, sebagai pemegang hak yang sah secara konstitusional, para ketua DPD dan DPC semestinya tidak bernegosiasi dengan pihak-pihak yang disebutnya sebagai pembegal.

"Jangan kita bernegosiasi dengan para pembegal yang berusaha merampok rumah kita bahkan mengambil alih rumah kita secara paksa," ujar dia.

Baca juga: KLB Deli Serdang Disebut Ilegal dan Abal-abal, 6 DPD Demokrat Ini Siap Bela AHY

Ia mengatakan, negosiasi dengan kubu KLB tidak hanya merendahkan harga diri dan martabat sebagai kader tetapi juga membenarkan tindakan kelompok tersebut.

Kamhar menegaskan, KLB Partai Demokrat yang digelar kelompok kontra-AHY tidak memenuhi syatar penyelenggaraan KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.

Diberitakan sebelumnya, kelompok kontra-AHY menggelar KLB di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021), dan memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com