Kompas.com - 05/03/2021, 20:57 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa. ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYATKepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendadak menjadi sorotan lantaran namanya tiba-tiba didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat oleh Kongres Luar Biasa (KLB) yang kontra dengan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Didapuknya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dimulai dari perseteruan intenral partai berlambang mercy tersebut yang tak lagi puas dengan kepemimpinan AHY.

Mereka mengembuskan isu pelaksanaan KLB untuk melengserkan AHY dari pucuk pimpinan tertinggi partai. Saat itu nama Moeldoko sudah santer disebut-sebut sebagai pengganti AHY.

Baca juga: Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Namun Moeldoko saat itu mengaku tak tahu-menahu tentang wacana KLB untuk melengserkan AHY meski namanya kerap disebut-sebut.

Kini Moeldoko justru didapuk sebagai ketua umum oleh para kader yang sebagian telah dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Kompas.com mencoba merangkum sikap Moeldoko sejak awal wacana KLB dimunculkan hingga didapuk sebagai ketua umum. Berikut paparannya:

1. Anggap isu kudeta hanya dagelan

Moeldoko sebelumnya menilai tudingan bahwa ia terlibat dalam upaya melengserkan AHY ibarat dagelan. Ia justru heran dianggap hendak menggulingkan kekuasaan putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Janganlah, apa itu, membuat sesuatu itu, menurut saya kayaknya ini dagelan saja, begitulah, lucu-lucuan begitu. Moeldoko mau kudeta, lah, kudeta apaan yang dikudeta?" kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Moeldoko lantas berandai-andai, sekalipun memiliki pasukan bersenjata, dirinya tetap tak bisa mengudeta kepemimpinan AHY. Sebab, proses pergantian pimpinan suatu partai politik pasti diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.

Oleh karenanya, pergantian kepemimpinan partai tak bisa dilakukan secara sembarangan.

"Anggaplah (saya) Panglima TNI yang pengin bisa jadi Ketua Umum Demokrat, emangnya gue bisa begitu, todong-todong senjata untuk para DPC, DPD. 'Ayo datang ke sini, gue todongin senjata'. Semua kan ada aturan AD/ART," ujar Moeldoko.

2. Akui hanya orang luar yang tak miliki pengaruh di Demokrat

Moeldoko mengatakan ia hanya orang luar di Demokrat yang tak memiliki hak apapun untuk menjalankan roda partai.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X