Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Kompas.com - 05/03/2021, 20:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan, manuver yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk menduduki jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sudah terbaca sejak awal kekisruhan yang menyeret nama mantan Panglima TNI tersebut.

"Iya, karena begini, manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," kata Firman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

Firman menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Ia mengatakan, kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka pintu untuk mantan Panglima TNI tersebut.

"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ujar dia. 

Firman mengatakan, Moeldoko kali ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.

Ia menilai, Moeldoko malah lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.

"Dia (Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," ucapnya.

Baca juga: AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Di samping itu, Firman merasa heran dengan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mayoritas kader memilih dipimpin oleh orang lain ketimbang dipimpin kader partai sendiri.

"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai, tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif," tutur dia. 

Lebih lanjut, Firman mengatakan, seharusnya pihak Istana memberikan teguran kepada Moeldoko karena akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan partai politik ke depannya.

"Tapi kita lihat kalau ini memang dibiarkan artinya tingkat kepeduliaan Istana terhadap pembangunan partai tidak kuat atau bahkan diragukan," ujar dia. 

KLB yang dilakukan kubu Kontra AHY menyatakan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Baca juga: Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Dalam tayangan Kompas TV, diketahui melalui sambungan telepon, Moeldoko menyatakan menerima keputusan tersebut.

"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," tutur Moeldoko.

Selain itu, Marzuki Alie juga mengatakan bahwa dia siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada 2024.

"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," sebut Marzuki dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com