Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Kompas.com - 05/03/2021, 20:32 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sejak awal Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memiliki motif yang tidak berubah, yaitu merebut kekuasaan yang sah di tubuh partai tersebut.

"Saya bisa menyampaikan ini karena banyak bukti yang kami dapatkan selma ini, pada puncaknya hari ini pada KLB ilegal tadi, maka artinya memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah," terang AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

"Yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, menggunakan cara-cara inkonstitusional, serta jauh dari moral dan etika politik," sambung AHY.

AHY juga menyerahkan semua penilaian pada publik terkait keterlibatan Moeldoko terhadap gerakan makar yang mengganggu Partai Demokrat.

"Kini saya mempersilahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai dan muliakan untuk menilai sendiri sikap-sikap dan perilaku tersebut," katanya.

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal


Menurut AHY, Moeldoko yang selama ini selalu menampik tudingan keterlibatannya dalam gerakan kudeta Partai Demokrat, telah menunjukan sikap yang tidak layaknya seorang kesatria.

Selain itu, meski sama-sama merupakan mantan prajurit TNI, menurut AHY, Moeldoko tak bisa dijadikan teladan. Sekali pun ada budaya saling menghormati antara junior dan senior.

"Kami tentu sangat menghormati senior-senior dan para pendahulu. Saya juga dulu adalah prajurit, beliau (Moeldoko) juga adalah prajurit, dalam dunia keprajuritan menghormati senior adalah sesuatu yang wajib kita lakukan," jelas AHY.

"Tapi dari para senior pula, saya mendapatkan pelajaran bahwa tidak semuanya bisa menjadi contoh yang baik," Imbuhnya.

Adapun KLB yang diadakan kelompok kontra AHY dilakukan Jumat, siang tadi di Hotel The Hill, Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat siang tadi.

Berdasarkan siaran langsung yang ditayangkan Kompas TV, sebelumnya, eks kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun menyandingkan Marzuki Alie dan Moeldoko sebagai kandidat ketua umum.

Baca juga: Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Namun akhirnya dalam pemilihan, peserta KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, memilih KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongtes merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," ucap Marzuki dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat.

Marzuki juga mengatakan bahwa keputusan KLB di Deli Serdang memutuskan mencabut jabatan Ketua Majelis Tinggi.

"Ketua Majelis Tinggi dicabut," tulis Marzuki.

Adapun setelah keputusan dibacakan dalam pantauan Kompas.com, KSP Moeldoko menyampaikan sambutannya pada para peserta KLB melalui sambungan telefon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com