Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usulan PKB, Pilpres dan Pileg Dilaksanakan Januari 2024

Kompas.com - 05/03/2021, 15:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengusulkan agar pemungutan suara untuk pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) diselenggarakan pada Januari 2024.

Menurut dia, ini bertujuan memberikan masyarakat dan penyelenggara pemilu waktu lebih panjang untuk mempersiapkan Pilkada 2024. 

"Saya sendiri mengusulkan agar pemungutan suara Pilpres-Pileg 2024 dilaksanakan dalam bulan Januari 2024, sehingga teman-teman penyelenggara pemilu dan partai politik serta masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan tahapan Pilkada 2024," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Ia menilai, wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memajukan hari pencoblosan Pemilu 2024 tidak pada April 2024 merupakan pilihan yang tepat.

Menurut dia, pemerintah dan DPR sepakat menghentikan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Oleh karena itu, kata Luqman, pada 2024 akan digelar dua hajatan politik yakni pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPD, DPR, DPR provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta pelaksanaan pilkada untuk memilih kepala daerah.

Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB itu mengatakakan, sesuai amanat Pasal 201 Ayat 8 UU Pilkada, waktu pencoblosan pilkada akan dilaksanakan pada November 2024.

"Sedangkan pemungutan suara pemilu, waktunya ditetapkan oleh KPU sebagaimana diatur Pasal 167 Ayat 2 UU Pemilu. Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari coblosan yang diatur dalam Pasal 167 Ayat 6 UU Pemilu," ucap dia.

Baca juga: Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Ia pun berpendapat, apabila pemungutan suara pemilu dilaksanakan Januari 2024, tahapan Pemilu 2024 harus dimulai paling lambat Mei 2022.

Hal tersebut, kata dia, karena ada banyak tahapan yang harus disiapkan KPU untuk Pemilu 2024.

Berdasarkan penjelasannya, tahapan pemilu 2024 harus dimulai dari penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan peraturan KPU, sosialisasi, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, dan penetapan partai peserta pemilu.

"Lalu tahapan penyelesaian sengketa penetapan partai peserta pemilu, penetapan daerah pemilihan, pencalonan calon legislatif, DPD dan capres-cawapres, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan lainnya sampai penetapan hasil pemilu," tutur dia.

Di samping itu, tambah Luqman, penting juga untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan dalam mempersiapkan pilkada serentak November 2024.

Selain itu, perlu menetapkan hari H pemungutan suara untuk pilpres dan pileg.

Sementara itu, menurut dia, beberapa waktu lalu KPU RI pernah menyampaikan simulasi tahapan, jadwal, dan pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com