Kompas.com - 05/03/2021, 15:28 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang, Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengeklaim kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air tak lagi menjadi isu internasional.

Lantaran peristiwa karhutla di Indonesia perlahan mulai menurun.

Hal itu disampaikan Mahfud ketika memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 yang digelar BNPB di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

"(Sejak) 2016 sampai hari ini tidak ada lagi isu internasional dan hari ini kita mencatat di tahun 2020 hanya ada 296.000 hektare (dampak karhutla). Ini yang harus kita jaga," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtube BNPB, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Mahfud: Presiden Tekankan Cegah Kebakaran Hutan sekalipun Dampaknya Kecil

Mahfud mnuturkan, dalam lima tahun terakhir terjadi 17.000 lebih peristiwa karhutla di sejumlah daerah di Indonesia.

Namun, ia menyebut kasus karhutla belakangan ini mulai menurun. Pada 2020, misalnya, peristiwa karhutla hanya berdampak terhadap 296.942 hektare tanah.

Luas lahan karhutla pada tahun tersebut diklaim mengalami penurunan drastis sebanyak 81 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2019, kasus karhutla berdampak terhadap 1.649.258 hektare tanah.

Sedangkan per Januari 2021, Mahfud juga mencatat hanya terdapat 173 peristiwa karhutla.

Rentetan peristiwa per periode itu tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, hingga Papua.

Baca juga: Mahfud Sebut Ada 173 Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan per Januari 2021

Mahfud mengatakan, sebelum keberhasilan ini, Indonesia sering kali dikritik dalam beberapa forum internasional karena asap yang ditimbulkan dari karhutla.

"Jadi isu kebakaran hutan sampai 2015 itu jadi isu internasional dalam pertemuan-pertemuan internasional. Indonesia selalu dikritik, asapnya itu menggangu dan Indonesia tidak mampu selesaikan. Sudah bertahun-tahun, kita ingat. Dulu setiap tahun ramai saja," imbuh Mahfud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X