Kompas.com - 05/03/2021, 14:33 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Max Sopacua menyebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan calon kuat untuk menggantikan posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Jumat (5/3/2021).

"Saya kira semua tahu dan teman-teman wartawan juga tahu bahwa sejak KLB ini dicetuskan, tokoh pertama yang diusung sebagai ketua umum adalah Moeldoko," kata Max sebelum dimulainya KLB yang diselenggarakan di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, seperti dikutip Antara.

Kendati demikian, pihaknya tetap mengizinkan dan menerima nama-nama lainnya yang berniat maju menjadi Ketum Demokrat versi KLB.

Menurut dia, siapa saja dapat mencalonkan diri untuk menjadi Ketum partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Siapa saja boleh mencalonkan diri. Termasuk Hasnaini yang merupakan Ketua Partai Emas. Tapi kan itu semua tergantung peserta kongres," jelasnya.

Baca juga: KLB oleh Eks Kader Demokrat Dinilai Tak Beri Dampak Signifikan pada Soliditas Partai

Max menegaskan, dalam KLB versi kubu kontra AHY ini, tetap diupayakan tidak terjadi calon tunggal. Sebab, menurutnya, calon tunggal bukanlah hal yang bagus dalam penerapan demokrasi di Indonesia.

Ia pun menyinggung kongres yang pernah dilakukan Partai Demokrat sebelumnya, justru menggunakan calon tunggal untuk menentukan ketum partai.

"Tidak bagus kalau calon tunggal karena itu menutup peluang orang lain untuk maju seperti kongres sebelumnya," nilai Max.

Untuk itu, ia mengatakan, siapa saja bisa dijadikan calon ketum. Bahkan, ia menyebut salah satu sosok yang bisa menjadi Ketum selain Moeldoko adalah Marzuki Alie.

Menurut dia, Marzuki yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu berkeinginan maju sebagai ketum Demokrat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X