Profil Darmizal Pengusung Moeldoko di KLB, Pernah Lepas Jabatan di Demokrat demi Jokowi

Kompas.com - 05/03/2021, 11:57 WIB
Ketua Umum ReJo Darmizal di Jakarta, Minggu (6/5/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAKetua Umum ReJo Darmizal di Jakarta, Minggu (6/5/2018)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Muhammad Darmizal santer terdengar sebagai salah satu sosok yang mendukung gerakan kontra kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Partai Demokrat kemudian melakukan pemecatan pada Darmizal dan enam orang lainnya yakni Marzuki Alie, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya karena dianggap mendukung gerakan kudeta.

Lantas siapa Darmizal?

Dikutip dari Tribunnews.com, Darmizal lahir pada 6 September 1963. Ia tercatat memiliki riwayat pendidikan sebagai Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Program Doktoral Ilmu Sosial di Universitas Pasundan Bandung.

Baca juga: Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Darmizal pernah menjadi relawan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam kontestasi Pilpres 2004 lalu.

Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat.

Menangkan Jokowi

Saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmizal sempat mengundurkan diri di tahun 2018 karena keinginannya membantu Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019.

Saat itu Darmizal memilih mundur dari jabatannya di Partai Demokrat, karena menjadi Ketua Umum Relawan Jokowi (Rejo).

Baca juga: Lepas Jabatan di Demokrat, Anak Buah SBY Pilih Jadi Ketua Relawan Jokowi

Ketika itu Darmizal sempat emosional, dan terisak saat menyampaikan pengunduran dirinya untuk mendukung Jokowi.

Ia juga mengucapkan terima kasih pada SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Saya berharap dan optimis Partai Demokrat tetap solid di bawah kepemimpinan Bapak SBY. Hal ini saya sampaikan untuk kejayaan Partai Demokrat dan demi kejayaan NKRI," kata Darmizal saat itu.

Klaim KLB

Darmizal saat ini mengklaim bahwa upaya untuk melakukan kongres luar biasa (KLB) dilakukan untuk memperkuat Partai Demokrat.

Ia menyebut khawatir dengan kepengurusan Partai Demokrat saat ini akan mengalami penurunan suara pada Pemilu 2024.

Darmizal menjelaskan bahwa pada Pemilu 2004 perolehan suara Partak Demokrat sebesar 7,3 persen. Lalu saat Pemilu 2009 mencapai 20,7 persen.

Baca juga: Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Angka itu merosot lagi pada pemilu 2014 menjadi 11 persen. Lalu terakhir saat pemilu 2019 perolehan suara tersisa hanya sekitar 7 persen.

"Jika caranya seperti ini maka tahun 2024 bisa menjadi pemilu terakhir yang diikuti Partai Demokrat," ujar Darmizal, Selasa (9/2/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X