Kompas.com - 05/03/2021, 11:45 WIB
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan pimpinan KPK,  di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/3/2021). Kunjungan Kepala Bakamla tersebut dalam rangka melaksanakan MoU pencegahan korupsi dengan KPK melalui pendampingan dalam setiap kegiatan di Bakamla agar kasus korupsi yang sempat terjadi pada tahun 2016 lalu tidak terulang kembali. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoKepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan pimpinan KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/3/2021). Kunjungan Kepala Bakamla tersebut dalam rangka melaksanakan MoU pencegahan korupsi dengan KPK melalui pendampingan dalam setiap kegiatan di Bakamla agar kasus korupsi yang sempat terjadi pada tahun 2016 lalu tidak terulang kembali. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ( Bakamla RI) melakukan kunjungan kerja ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/3/2021).

Dalam kunjungan itu, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia beserta jajarannya meminta pendampingan dari KPK dalam melaksanakan program kerja dan anggaran tahun 2021 dan seterusnya.

"Pendampingan diperlukan untuk mencegah kesalahan pengambilan keputusan yang berdampak pada risiko tindak pidana korupsi di Bakamla RI," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Wisnu Pramandita dikutip dari Tribunnews, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Periksa Effendi Gazali, KPK Dalami Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Selain itu, kata Wisnu, Kepala Bakamla RI juga meminta masukan untuk peningkatan akuntabilitas di Bakamla.

Dalam kesempatan tersebut rombongan Bakamla RI disambut oleh pimpinan KPK Firli Bahuri berserja jajarannya yaitu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Direktur Monitoring Agung Yudha Wibowo, Deputi Bidang Informasi dan Data Mochamad Hidayana, dan Kepala Biro Hukum Ahmad Burhanudin.

Sementara itu, Kepala Bakamla RI didampingi oleh jajaran Pejabat Tinggi Bakamla RI antara lain Sekretaris Utama Bakamla Laksda TNI S Irawan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Laksma Bakamla Hanarko Jodi Pamungkas, dan Inspektur Bakamla Laksma Bakamla Mulyono.

Pada hari yang sama, KPK juga kedatangan Komisi Yudisial dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, kunjungan Ketua KY beserta rombongan terkait penguatan kerja sama dan sinergitas kedua lembaga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana amanat Undang-Undang.

"Pertemuan berlangsung di Gedung KPK, Kamis 4 Maret 2021 pukul 11.00 WIB," kata Ipi dalam keterangan tertulis.

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Vendor yang Khusus Dipilih untuk Proyek Bansos Covid-19

Ipi mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal terkait kebutuhan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas konstitusional KY dalam menjaga martabat hakim melalui instrumen pengawasan serta terkait rekrutmen hakim agung 2021.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, KPK melakukan pembahasan penguatan sinergi antara dua lembaga terkait pemberantasan korupsi.

"Audiensi antara lain membahas penguatan sinergi di antara kedua lembaga KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait penguatan supervisi KPK kepada Polri dan rencana perpanjangan MoU antara KPK dan Polri," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dari Antara.

Artikel ini telat tayang di Tribunnews.com dengan judul: Bakamla RI Minta Pendampingan KPK Dalam Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X