Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Kompas.com - 05/03/2021, 11:40 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invenstasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana.

Ia meminta pemerintah daerah tidak berpikir bahwa persoalan itu hanya menjadi pekerjaan pemerintah pusat. Luhut menekankan, pemerintah pusat juga memerlukan bantuan dari daerah.

"Jangan pemerintah daerah berpikir bahwa ini tugas pemerintah pusat. Tidak. Tanpa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di daerah, maka pemerintah pusat tidak akan sempurna bagaimana memobilisasi kekuatan di daerah," jelas Luhut, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Soal Penanganan Bencana, Jokowi: Jangan Hanya Sibuk Susun Aturan

Luhut kemudian mengingatkan para kepala daerah dari 8 wilayah yang dianggap rawan bencana untuk mempersiapkan berbagai strategi.

Delapan wilayah itu meliputi Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda di Banten, Bali Selatan, Sulawesi Utara hingga Laut Maluku, Sorong dan Lembang.

"Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman," tegas Luhut.

Dalam upaya pencegahan bencana seperti tsunami, gempa, banjir hingga gunung berapi, Luhut menyebut akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia akan meminta Sri Mulyani untuk menganggarkan pengembangan teknologi yang akan digunakan untuk memantau dan memberikan peringatan dini di wilayah rawan bencana.

"Kita dorong kemarin. Saya sudah minta Menteri Keuangan untuk kiranya mempercepat melengkapi peralatan," jelas Luhut.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Ranking Tertinggi Negara Paling Rawan Risiko Bencana

Dalam proses pembuatan sistem dan alat deteksi dini bencana, Luhut juga meminta agar produksinya melibatkan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

"Jangan semua impor saja. Sehingga ciptakan lapangan kerja," pungkas dia.

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM) terdapat enam gunung darat dan bawah laut yang berpotensi timbulkan tsunami.

Baca juga: Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Keenam gunung tersebut yakni Gunung Anak Krakatau (Lampung Selatan, Lampung) Gunung Tambora (Dompu, NTB), (Gunung Rokatenda (Sikka, NTT) , Gunung Ile Werung (Lembata, NTT) Gunung Ruang (Sitaro, Sulawesi Utara) dan Gunung Gamkonora (Halmahera Barat, Maluku Utara).

"Sedangkan untuk gunung api di bawah laut sendiri ada enam gunung api. Tapi yang berpotensi ada dua, yaitu Gunung Hobal dan Gunung Banua Wuhu, karena letaknya kedalamannya kurang dari 200 meter, kalau beraktivitas akan menimbulkan pengaruh pada pantai atau daratannya," ujar Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono.

Adapun empat gunung bawah laut lainnya yaitu Gunung Yersey, Gunung Emperor Of China, Gunung Nieuwerkerk dan Gunung Sangir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com