Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Kompas.com - 05/03/2021, 11:40 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invenstasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana.

Ia meminta pemerintah daerah tidak berpikir bahwa persoalan itu hanya menjadi pekerjaan pemerintah pusat. Luhut menekankan, pemerintah pusat juga memerlukan bantuan dari daerah.

"Jangan pemerintah daerah berpikir bahwa ini tugas pemerintah pusat. Tidak. Tanpa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di daerah, maka pemerintah pusat tidak akan sempurna bagaimana memobilisasi kekuatan di daerah," jelas Luhut, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Soal Penanganan Bencana, Jokowi: Jangan Hanya Sibuk Susun Aturan

Luhut kemudian mengingatkan para kepala daerah dari 8 wilayah yang dianggap rawan bencana untuk mempersiapkan berbagai strategi.

Delapan wilayah itu meliputi Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda di Banten, Bali Selatan, Sulawesi Utara hingga Laut Maluku, Sorong dan Lembang.

"Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman," tegas Luhut.

Dalam upaya pencegahan bencana seperti tsunami, gempa, banjir hingga gunung berapi, Luhut menyebut akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia akan meminta Sri Mulyani untuk menganggarkan pengembangan teknologi yang akan digunakan untuk memantau dan memberikan peringatan dini di wilayah rawan bencana.

"Kita dorong kemarin. Saya sudah minta Menteri Keuangan untuk kiranya mempercepat melengkapi peralatan," jelas Luhut.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Ranking Tertinggi Negara Paling Rawan Risiko Bencana

Dalam proses pembuatan sistem dan alat deteksi dini bencana, Luhut juga meminta agar produksinya melibatkan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

"Jangan semua impor saja. Sehingga ciptakan lapangan kerja," pungkas dia.

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM) terdapat enam gunung darat dan bawah laut yang berpotensi timbulkan tsunami.

Baca juga: Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Keenam gunung tersebut yakni Gunung Anak Krakatau (Lampung Selatan, Lampung) Gunung Tambora (Dompu, NTB), (Gunung Rokatenda (Sikka, NTT) , Gunung Ile Werung (Lembata, NTT) Gunung Ruang (Sitaro, Sulawesi Utara) dan Gunung Gamkonora (Halmahera Barat, Maluku Utara).

"Sedangkan untuk gunung api di bawah laut sendiri ada enam gunung api. Tapi yang berpotensi ada dua, yaitu Gunung Hobal dan Gunung Banua Wuhu, karena letaknya kedalamannya kurang dari 200 meter, kalau beraktivitas akan menimbulkan pengaruh pada pantai atau daratannya," ujar Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono.

Adapun empat gunung bawah laut lainnya yaitu Gunung Yersey, Gunung Emperor Of China, Gunung Nieuwerkerk dan Gunung Sangir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com