Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Kompas.com - 05/03/2021, 11:40 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invenstasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana.

Ia meminta pemerintah daerah tidak berpikir bahwa persoalan itu hanya menjadi pekerjaan pemerintah pusat. Luhut menekankan, pemerintah pusat juga memerlukan bantuan dari daerah.

"Jangan pemerintah daerah berpikir bahwa ini tugas pemerintah pusat. Tidak. Tanpa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di daerah, maka pemerintah pusat tidak akan sempurna bagaimana memobilisasi kekuatan di daerah," jelas Luhut, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Soal Penanganan Bencana, Jokowi: Jangan Hanya Sibuk Susun Aturan

Luhut kemudian mengingatkan para kepala daerah dari 8 wilayah yang dianggap rawan bencana untuk mempersiapkan berbagai strategi.

Delapan wilayah itu meliputi Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda di Banten, Bali Selatan, Sulawesi Utara hingga Laut Maluku, Sorong dan Lembang.

"Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman," tegas Luhut.

Dalam upaya pencegahan bencana seperti tsunami, gempa, banjir hingga gunung berapi, Luhut menyebut akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia akan meminta Sri Mulyani untuk menganggarkan pengembangan teknologi yang akan digunakan untuk memantau dan memberikan peringatan dini di wilayah rawan bencana.

"Kita dorong kemarin. Saya sudah minta Menteri Keuangan untuk kiranya mempercepat melengkapi peralatan," jelas Luhut.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Ranking Tertinggi Negara Paling Rawan Risiko Bencana

Dalam proses pembuatan sistem dan alat deteksi dini bencana, Luhut juga meminta agar produksinya melibatkan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

"Jangan semua impor saja. Sehingga ciptakan lapangan kerja," pungkas dia.

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM) terdapat enam gunung darat dan bawah laut yang berpotensi timbulkan tsunami.

Baca juga: Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Keenam gunung tersebut yakni Gunung Anak Krakatau (Lampung Selatan, Lampung) Gunung Tambora (Dompu, NTB), (Gunung Rokatenda (Sikka, NTT) , Gunung Ile Werung (Lembata, NTT) Gunung Ruang (Sitaro, Sulawesi Utara) dan Gunung Gamkonora (Halmahera Barat, Maluku Utara).

"Sedangkan untuk gunung api di bawah laut sendiri ada enam gunung api. Tapi yang berpotensi ada dua, yaitu Gunung Hobal dan Gunung Banua Wuhu, karena letaknya kedalamannya kurang dari 200 meter, kalau beraktivitas akan menimbulkan pengaruh pada pantai atau daratannya," ujar Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono.

Adapun empat gunung bawah laut lainnya yaitu Gunung Yersey, Gunung Emperor Of China, Gunung Nieuwerkerk dan Gunung Sangir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com