Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo meminta masyarakat menggaungkan kebencian terhadap produk luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia, harus terus digaungkan, produk- produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi.

Baca juga: Saat Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri....

Ajakan Jokowi untuk menggaungkan kebencian terhadap produl luar negeri muncul lantaran banyaknya produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

Padahal produk-produk impor tersebut sedianya bisa diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.

Produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri degan harga yang lebih murah mengakibatkan matinya UMKM yang memproduksi barang yang sama.

Kedati demikian pernyataan Jokowi tersebut dinilai tak tepat lantaran Indonesia masih bergantung pada produk asing untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi di dalam negeri.

Bahkan, selama menjabat, Jokowi selalu mengingatkan jajarannya agar tak mempersulit masuknya investor asing ke Indonesia dengan harapan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Baca juga: Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri, Wali Kota Tangerang: Sikapi dengan Bijak

Berikut pernyataan-pernyataan Jokowi yang menunjukkan upaya pemerintahannya menarik investasi asing sebanyak mungkin ke Indonesia.

1. Janjikan harga lahan murah untuk investor asing

Jokowi meminta jajarannya untuk menawarkan harga lahan lebih murah bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Jokowi ingin harga lahan bisa lebih murah dari negara-negara lain agar Indonesia tak kalah saing.

"Kalau mereka (negara lain) memberikan harga tanah misalnya 500.000, kita harus bisa di bawahnya itu. 300.000 misalnya," kata Jokowi saat meresmikan kawasan industri Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020) seperti disarankan dari akun YouTube Sekretariat Presiden.

"Kalau mereka memberikan harga tanah 1 juta, ya kita berikan harga 500.000," kata dia.

Jokowi mengatakan, di kawasan industri ini akan disiapkan kurang lebih 4.000 hektar lahan. Untuk tahapan pertama, akan disiapkan kurang lebih 450 hektar. Ia juga memastikan kawasan ini siap menampung industri asing yang hendak berinvestasi di Indonesia.

"Misalnya ada yang mau pindah tadi, LG mau pindah besok, sudah langsung masuk. Enggak usah ngurus apa-apa, nanti yang ngurus semuanya dari kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Tentu saja nanti dibantu gubernur dan bupati yang ada di sini," kata dia.

Baca juga: Cerita di Balik Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri

Jokowi mengaku tidak ingin peristiwa sebelumnya terjadi lagi. Saat itu, ada 33 perusahaan besar yang memutuskan untuk relokasi dari China.

Namun, tak satu pun yang memilih Indonesia sebagai tempat investasi baru.

"Saya senang hari ini sudah ada yg masuk tujuh (perusahaan). Sudah pasti ini yang tujuh. Kemudian ada 17 (perusahaan) yang memiliki komitmen besar sudah masuk ke 60 persen hampir 100 persen," kata dia.

2. Jokowi minta perusahaan asing yang relokasi dari China difasilitasi

Jokowi sebelumnya meminta kementerian terkait melayani dengan baik perusahaan yang hendak merelokasi pabriknya. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima, ada 119 perusahaan yang siap 'bedol desa' dari China.

"Saya sudah perintahkan kepada menteri, kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia," kata Presiden Jokowi saat meresmikan kawasan Industri di Batang, Jawa Tengah, melalui konferensi video, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri, Apindo: Produk Lokal Harus Bisa Bersaing

"Baik itu dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea, dari Amerika, dari negara manapun. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," lanjut dia.

Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa perusahan-perusahaan tersebut tak perlu lagi direpotkan dengan permasalahan izin.

Ia meminta Kepala BKPM beserta kepala daerah membantu pengurusan izin para investor dari China yang memindahkan pabriknya ke Indonesia.

"Kalau mereka ngurus izin di sana satu bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain bisa seminggu ya kita harus bisa sehari dua hari. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik," lanjut dia.

3. Jokowi minta masuknya tenaga kerja asing dipermudah

Jokowi bahkan menginginkan tenaga kerja asing semakin mudah masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait penataan TKA di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Baca juga: Jokowi Serukan Cintai Produk Dalam Negeri, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Dukung UMKM

"Dalam penataan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama, saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit, ini penting sekali," kata Jokowi.

"Karena keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit," tambah Kepala Negara.

Jokowi meminta kondisi ini diubah. TKA yang masuk Indonesia harus dipermudah prosedurnya, baik dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga kerja asing, (RPTKA), izin penempatan tenaga asing atau (IPTA), maupun visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas (VITAS).

"Yang saya minta untuk dijalankan lebih cepat dan berbasis online dan dilakukan secara terintegrasi, terpadu, antara Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi di bawah Kementerian hukum dan HAM," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan, dalam globalisasi ekonomi seperti saat ini, pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara. Indonesia banyak mengirim tenaga kerja atau buruh migran ke Timur Tengah, Asia Tenggara maupun Asia Timur.

Baca juga: Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri, Pedagang Pasar: Ini yang Kami Tunggu

"Dan pada saat yang bersamaan, sejalan dengan masuknya investasi, kita juga menerima masuknya tenaga kerja asing dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam proses investasi," kata Jokowi.