Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: PPKM Mikro Akan Dikembangkan di Provinsi Luar Jawa

Kompas.com - 05/03/2021, 06:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro akan dikembangkan di provinsi yang berada di luar Jawa.

PPKM mikro yang dimaksud akan menyasar daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi.

"(PPKM mikro) Akan dikembangkan di provinsi di luar Jawa (dan Bali) yang memiliki kasus aktif yang banyak," ujar Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (4/3/2021) malam.

Jokowi menyebut, PPKM mikro yang selama ini dijalankan telah memberikan hasil yang cukup baik.

Baca juga: Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Hal ini terlihat dari jumlah kasus Covid-19 secara mingguan di tujuh provinsi yang menggelar PPKM telah mengalami penurunan.

"Di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali kelihatan sekali trennya terus menurun ini trennya sangat bagus," tutur Jokowi.

Meski demikian, kepala negara mengingatkan agar semua pihak tetap harus bekerja keras aga laju penularan Covid-19 terus menurun secara berkelanjutan.

Jokowi lantas memaparkan perkembangan data penanganan Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Menurutnya, penurunan penambahan jumlah kasus positif Covid-19 dalam seminggu terakhir ini juga menunjukkan tren yang semakin baik.

"Pada Januari 2021 pernah mencapai angka 14.000 kasus hingga 15.000 kasus per hari. Dan satu pekan terakhir ini, yakni 22 Februari berada di angka 10.180 kasus dan pada 3 Maret ada 6.818 kasus," jelas Jokowi.

Kemudian, angka kesembuhan Covid-19 Indonesia per 3 Maret 2021 sebesar 86,18 persen.

Sementara itu, angka kesembuhan Covid-19 dunia sebesar 78,93 persen.

Artinya, kata Jokowi, angka kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia lebih tinggi daripada rata-rata dunia.

Kemudian, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia per 3 Maret 2021 sebesar 2,7 persen.

Baca juga: Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Jokowi menyebut, angka itu ternyata masih melampaui rata-rata kematian dunia sebesar 2,22 persen.

"Nah ini yang harus kita perhatikan dan kita harus bekerjakeras agar angka kematian di Indonesia bisa berada di bawah rata-rata kematian dunia," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji soal kemungkinan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro jilid dua.

Sebagaimana diketahui, PPKM mikro jilid kedua akan berakhir pada Senin (8/3/2021) atau awal pekan depan.

"Saat ini perpanjangan PPKM mikro masih dalam pembahasan. Kami akan segera sampaikan kepada publik jika sudah ada keputusan akan tindak lanjutnya," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Akan Berakhir Pekan Depan, Perpanjangan PPKM Mikro Masih Dibahas

Sebelumnya, perpanjangan PPKM mikro jilid dua berlaku mulai 23 Februari-8 Maret 2021 untuk wilayah Jawa-Bali.

Sebelum PPKM mikro jilid kedua, pemerintah telah memberlakukan PPKM mikro jilid pertama pada 9 - 22 Februari 2021.

Strategi pemberlakukan PPKM dengan skala mikro ini dipilih setekah dua kali PPKM sebelumnya dianggap kurang maksimal menekan laju penularan Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com