Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Kompas.com - 05/03/2021, 06:12 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Lebih membahayakan

Meski Jokowi mengatakan bahwa varian baru virus corona ini tidak lebih mematikan untuk menenangkan masyarakat, namun ilmuwan telah menyatakan bahwa mutasi virus ini memang lebih berbahaya.

Studi terbaru dari New and Emerging Respiratory Threats Advisory Group (NERVTAG) di Inggris menyebutkan, varian virus baru ini 30-70 persen lebih mematikan.

Selain itu, mutasi ini lebih banyak mengakibatkan tingkat keparahan dibandingkan dengan infeksi varian virus corona liar yang ada sebelumnya.

Baca juga: Studi: Varian Baru Virus Corona Kemungkinan 30-70 Persen Lebih Mematikan

Menurut pemberitaan Forbes, Senin (15/2/2021), kekhawatiran akan kemampuan B.1.1.7 dalam menimbulkan keparahan dan kematian ini sesungguhnya sudah ada sejak pertengahan Januari lalu.

Kala itu, jumlah kematian akibat varian baru ini lebih banyak jika dibanding infeksi virus non-varian baru.

Data yang sama juga disampaikan studi lain, misalnya Public Health Skotlandia yang menyebutkan risiko rawat inap pada pengidap B.1.1.7 lebih tinggi dibanding kasus infeksi varian virus corona yang lain.

Demikian pula dengan risiko untuk masuk ke ICU. Intensive Care National Audit and Research Center (ICNARC) dan QResearch menemukan pengidap B.1.1.7 lebih berisiko menjalani perawatan hingga ICU, dibandingkan orang yang terinfeksi varian biasa.

Meski begitu, Insider menulis bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan, tim peneliti menyadari data yang mereka gunakan masih terbatas sehingga masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

Baca juga: Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Oleh karena itu, tidak semua ahli menyatakan setuju jika varian Inggris ini disebut lebih mematikan dan lebih menyebabkan keparahan.

Meski begitu, masyarakat tetap diminta untuk lebih waspada terhadap varian baru virus corona ini. Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan bahwa virus corona B.1.1.7 ini penularannya lebih cepat 40 hingga 70 persen dari virus corona biasa.

Dicky meminta masyarakat tidak perlu panik. Hal yang harus dilakukan masyarakat, menurut dia, yakni meningkatkan respons dan kewaspadaan pada protokol kesehatan.

"Tidak perlu panik, hanya harus sangat waspada, bukan berarti panik. Waspada itu artinya harus memperkuat responsnya, 3T dan 5M dan diperkuat vaksinasinya," ujar Dicky.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com