Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 04/03/2021, 17:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) Dino Hamid mengatakan, para pekerja seni hanya ingin dipercaya untuk bisa menjalankan industri ekonomi kreatif saat ini.

Itulah yang menjadi alasan pihaknya bersama 13 asosiasi pekerja seni lainnya mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo kemarin, Rabu (3/3/2021).

Dino mengatakan, jika pandemi tidak berakhir dalam waktu dekat dan masyarakat harus hidup berdampingan dengan virus Covid-19, maka seharusnya pemerintah juga mempercayakan industri ekonomi kreatif seperti event berjalan.

"Kami hanya ingin dipercaya pemerintah untuk kembali aktif. Dipercaya untuk bisa berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah disepakati," ungkap Dino pada Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Sejumlah Asosiasi Pekerja Seni Kirim Surat Terbuka kepada Jokowi

Dino mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sudah membuat standar protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability (CHSE) untuk pelaku industri ekonomi kreatif dan pariwisata.

CHSE merupakan panduan operasional yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf yang didasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan bagu masyarakat di tempat dan fasilitas umum untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19.

Penekanan protokol CHSE menjadi panduan krusial bagi bisnis pariwisata, terutama yang menyangkut sektor Meeting, Convention, Exhibituon (MICE).

"Kita tidak berlebihan untuk menjalankan event yang besar, bertahap saja. Kita ingin dipercaya dengan menjalankan dan patuh pada CHSE," sebut Dino.

Baca juga: Kepada Jokowi, Butet Kartaredjasa Tegaskan Pekerja Seni Bukan Hanya Artis Layar Kaca dan Media Sosial

"Walau Kemenparekraf sudah mengeluarkan CHSE tapi faktanya seringkali kami tidak mendapatkan perizinan di lapangan," sambungnya.

Selain adanya CHSE, Dino juga mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan vaksinasi untuk masyarakat.

Maka ia mendesak agar industri ekonomi kreatif segera dijalankan karena selama hampir satu tahun berhenti.

Dino memperkirakan ada ratusan orang kehilangan perkerjaan.

"Karena industri kita ini kan berbasis ekosistem ya. Kalau berhenti ya saya kira ada ratusan orang terdampak. Di Jakarta saja saya kira ada puluhan ribu orang terdampak kehilangan pekerjaan, apalagi kalau jumlahnya digabung dengan yang ada di daerah," imbuhnya.

Baca juga: Butet Kartaredjasa: Saya Ingin Negara Hadir di Dalam Penderitaan Para Pekerja Seni

Surat terbuka yang dikirimkan 14 asosiasi pekerja seni itu tidak hanya ditujukan pada Presiden Jokowi, nanun juga Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan Kapolri Jenderal Sigit Lisyo Prabowo.

Selain itu, ditujukan juga untuk Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dan Ketua Satgas Covid-19 Nasional Doni Monardo.

Adapun ke 14 asosiasi itu adalah APMI, AVJI, IMARINDO, ASPERAPI, Forum Jazz Indonesia, IVENDO, Forum Backdtagers Indonesia, PECAHIN, FESMI, STAMINA, PKPE, IPAMI, SPMI, dan Jogja Festivals.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 23 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 23 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
MUI Minta Isu Politik Jangan Sampai Bikin Bangsa Indonesia Pecah

MUI Minta Isu Politik Jangan Sampai Bikin Bangsa Indonesia Pecah

Nasional
Rutan KPK Gelar Shalat Tarawih, Imamnya Sesama Tahanan

Rutan KPK Gelar Shalat Tarawih, Imamnya Sesama Tahanan

Nasional
Jokowi Beri Arahan Buka Bersama Pejabat-Pegawai Pemerintahan Ditiadakan, Kemendagri Siapkan Surat Edaran

Jokowi Beri Arahan Buka Bersama Pejabat-Pegawai Pemerintahan Ditiadakan, Kemendagri Siapkan Surat Edaran

Nasional
MUI Sebut Kemungkinan Akan Ada Perbedaan Waktu Lebaran 2023

MUI Sebut Kemungkinan Akan Ada Perbedaan Waktu Lebaran 2023

Nasional
Wapres: Saya Mengajak Umat Islam Sambut Ramadhan dengan Gembira

Wapres: Saya Mengajak Umat Islam Sambut Ramadhan dengan Gembira

Nasional
DPR: Jangan Makan-Minum di Ruang Publik, Hormati Mereka yang Berpuasa

DPR: Jangan Makan-Minum di Ruang Publik, Hormati Mereka yang Berpuasa

Nasional
Gus Yahya: Besok Puasa, Malam Ini Bisa Shalat Tarawih

Gus Yahya: Besok Puasa, Malam Ini Bisa Shalat Tarawih

Nasional
Awal Puasa Dimulai Kamis Besok, Menag: Mari Perkuat Ukhuwah Islamiyah

Awal Puasa Dimulai Kamis Besok, Menag: Mari Perkuat Ukhuwah Islamiyah

Nasional
PBNU Umumkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada Kamis Pon 23 Maret 2023

PBNU Umumkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada Kamis Pon 23 Maret 2023

Nasional
Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan 2023 Jatuh pada Kamis 23 Maret

Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan 2023 Jatuh pada Kamis 23 Maret

Nasional
Dipimpin Menag Yaqut, Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1444 H Dimulai Secara Tertutup

Dipimpin Menag Yaqut, Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1444 H Dimulai Secara Tertutup

Nasional
Lukas Enembe 'Mogok' Minum Obat, KPK akan Koordinasi dengan IDI

Lukas Enembe "Mogok" Minum Obat, KPK akan Koordinasi dengan IDI

Nasional
Kemenag: Insya Allah Besok Mulai Puasa, Malam Ini Shalat Tarawih

Kemenag: Insya Allah Besok Mulai Puasa, Malam Ini Shalat Tarawih

Nasional
Kalah Berturut-turut dari Gugatan Prima, Pakar Kepemiluan: Tim Hukum KPU Harus Dievaluasi Menyeluruh

Kalah Berturut-turut dari Gugatan Prima, Pakar Kepemiluan: Tim Hukum KPU Harus Dievaluasi Menyeluruh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke