Menkes: 45 Juta Penduduk Ditargetkan Divaksin pada 6 Bulan Pertama, 140 Juta 6 Bulan Berikutnya

Kompas.com - 04/03/2021, 15:50 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya terus berusaha agar program vaksinasi Covid-19 dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun, sesuai permintaan Presiden Joko Widodo.

Budi mengatakan, 45.000.000 penduduk ditargetkan akan disuntik vaksin Covid-19 pada enam bulan pertama.

Selanjutnya, 140.000.000 penduduk disuntik vaksin Covid-19 pada enam bulan kedua.

"Jadi kebayang, 45.000.000 rakyat, 90 juta dosis itu disuntikkan di 6 bulan pertama, nah sisanya yang 140.000.000 orang atau sekitar 272 juta dosis disuntikan dilakukan enam bulan kedua," kata Budi dalam diskusi secara virtual, Kamis (4/2/2021).

Budi mengatakan, jumlah penduduk yang divaksin pada enam bulan kedua sangat tinggi sehingga membutuhkan jumlah vaksinator yang lebih banyak.

"Karena sekarang kan vaksinnya masih sedikit ya, kita coba kapasitasnya seperti apa dan nanti di semester kedua baru ketika jumlah vaksinnya penuh datang, kita suntikan ke 140 juta target, itu tantangan tinggi sekali," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Lansia Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 Drive Thru di JIExpo Kemayoran, Ini Caranya

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pemerintah tak bisa menyelesaikan program vaksinasi Covid-19 sendiri.

Ia mengatakan, dibutuhkan peran komponen bangsa seperti perusahaan swasta agar vaksinasi dapat mencapai target.

"Jadi sekarang sudah mulai dengan pihak swasta, minggu ini juga sudah dimulai dengan kementerian lembaga, saya juga merangkul TNI-Polri," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku telah meminta agar program vaksinasi Covid-19 di Indonesia diselesaikan kurang dari setahun.

Ia menyebut, vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia diperkirakan selesai dalam waktu 3,5 tahun. Namun, berdasarkan hitungan, vaksinasi di Tanah Air akan selesai dalam 15 bulan.

"Tapi masih saya tawar, kurang dari setahun harus selesai," kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Nasional
Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Nasional
Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Nasional
Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Nasional
Bacakan Duplik, Rizieq Shihab Singgung Kerumunan Promo BTS Meal

Bacakan Duplik, Rizieq Shihab Singgung Kerumunan Promo BTS Meal

Nasional
Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Nasional
20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

Nasional
Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Nasional
Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Nasional
11 Anggota DPR Positif Covid-19

11 Anggota DPR Positif Covid-19

Nasional
Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Nasional
Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Nasional
Kementerian PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Kementerian PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Nasional
Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X