Menkes: 45 Juta Penduduk Ditargetkan Divaksin pada 6 Bulan Pertama, 140 Juta 6 Bulan Berikutnya

Kompas.com - 04/03/2021, 15:50 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya terus berusaha agar program vaksinasi Covid-19 dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun, sesuai permintaan Presiden Joko Widodo.

Budi mengatakan, 45.000.000 penduduk ditargetkan akan disuntik vaksin Covid-19 pada enam bulan pertama.

Selanjutnya, 140.000.000 penduduk disuntik vaksin Covid-19 pada enam bulan kedua.

"Jadi kebayang, 45.000.000 rakyat, 90 juta dosis itu disuntikkan di 6 bulan pertama, nah sisanya yang 140.000.000 orang atau sekitar 272 juta dosis disuntikan dilakukan enam bulan kedua," kata Budi dalam diskusi secara virtual, Kamis (4/2/2021).

Budi mengatakan, jumlah penduduk yang divaksin pada enam bulan kedua sangat tinggi sehingga membutuhkan jumlah vaksinator yang lebih banyak.

"Karena sekarang kan vaksinnya masih sedikit ya, kita coba kapasitasnya seperti apa dan nanti di semester kedua baru ketika jumlah vaksinnya penuh datang, kita suntikan ke 140 juta target, itu tantangan tinggi sekali," ujarnya.

Baca juga: Lansia Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 Drive Thru di JIExpo Kemayoran, Ini Caranya

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pemerintah tak bisa menyelesaikan program vaksinasi Covid-19 sendiri.

Ia mengatakan, dibutuhkan peran komponen bangsa seperti perusahaan swasta agar vaksinasi dapat mencapai target.

"Jadi sekarang sudah mulai dengan pihak swasta, minggu ini juga sudah dimulai dengan kementerian lembaga, saya juga merangkul TNI-Polri," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku telah meminta agar program vaksinasi Covid-19 di Indonesia diselesaikan kurang dari setahun.

Ia menyebut, vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia diperkirakan selesai dalam waktu 3,5 tahun. Namun, berdasarkan hitungan, vaksinasi di Tanah Air akan selesai dalam 15 bulan.

"Tapi masih saya tawar, kurang dari setahun harus selesai," kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X