Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Nama Moeldoko hingga Marzuki Alie, Andi Arief Ungkap Adanya Dugaan Kudeta terhadap Demokrat di Sumatera Utara

Kompas.com - 04/03/2021, 14:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief membeberkan, informasi terkait adanya rencana kudeta dari sekelompok orang untuk melengserkan kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di sebuah hotel di Sumatera Utara.

"Ya benar (di Sumatera Utara). Di Sibolangit, Deli Serdang. Mengatasnamakan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)," kata Andi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

Dugaan dilaksanakannya kudeta juga diungkapkan Andi melalui cuitan di akun Twitter-nya, @Andiarief_. Dugaan tersebut diketahui setelah timnya melakukan investigasi langsung di lokasi.

Menurut dia, ketika tiba di lokasi, timnya langsung menanyakan kepada resepsionis apakah ada kegiatan yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

Namun, resepsionis menjawab tidak ada kegiatan yang mengatasnamakan Demokrat di hotel tersebut.

Baca juga: Kudeta Partai Demokrat, Ibas: Jangan Diadu-adu antara Saya dan Mas AHY

"Setelah tim kami sampai di lokasi, meminta informasi ke resepsionis menanyakan kegiatan Demokrat. Akan tetapi, resepsionis menjawab kegiatan Demokrat tidak ada. Akan tetapi, yang ada kegiatan GAMKI yang dilaksanakan selama tiga hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu," tulis Andi dalam cuitan yang dibagikan kepada Kompas.com.

Selanjutnya, tim meminta daftar tamu yang hadir dalam kegiatan tersebut.  Setelah dilihat, diketahui ada beberapa nama seperti Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko hingga Marzuki Alie.

"Setelah kami cek meminta siapa yang datang tamu-tamu dari luar kota, maka ditemukan sejumlah nama-nama, seperti Jhoni Allen, Nazaruddin, Marzuki Alie, Moeldoko, Darmizal, Ahmad Yahya, Max Sopacua, dan lain-lain," ungkap dia.

Dari nama-nama yang ada, Jhoni Allen disebut belum melakukan check-in.

Rencananya, lanjut dia, mereka akan melakukan check-in pada Jumat (5/3/2021). Namun, menurut laporan resepsionis, ajudan Jhoni Allen yakni Roy Simanjuntak dan Ketua GAMKI Sumut Landen Marbun tengah meninjau hall kegiatan acara.

Ia menambahkan, di lokasi hotel juga belum ditemukan atribut Partai Demokrat.

"Dari daftar list tidak ada ditemukan para ketua DPC se-Sumatera Utara. Kalau ada nama-nama bukan mantan pengurus yang sudah tidak menjabat lagi di DPD, dan DPC beberapa provinsi dan kabupaten," lanjut Andi.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Sebelumnya, polemik Partai Demokrat semakin berkepanjangan. Salah satu mantan kader Demokrat, Darmizal menyebut ia bersama sejumlah pendiri dan kader senior Demokrat tengah menyiapkan rencana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

"Agar ada perbaikan kinerja apabila ketua umumnya diganti melalui progres kongres luar biasa," kata Darmizal dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/2/2021), dikutip dari Kompas.tv.

Merespons adanya rencana itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, para mantan kader Demokrat tidak perlu memaksakan diri membuat KLB.

"Jangan memaksakan diri membuat KLB bodong. Sudah mantan kader, masih saja mau ikut-ikutan mengurus Partai Demokrat. Lebih baik waktunya dipakai buat bantu rakyat saja yang sedang kesulitan karena pandemi dan bencana," kata Herzaky dalam siaran pers, Rabu (3/3/2021).

Herzaky mempertanyakan klaim sejumlah mantan kader yang menyebut KLB Partai Demokrat tinggal menunggu waktu.

Ia mengatakan, para mantan kader sudah tidak berhak membawa-bawa dan mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com