Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 04/03/2021, 12:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan empat arahan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pada 2021.

Salah satunya, soal kebijakan perdagangan yang harus dapat menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

"Saya minta agar kebijakan perdagangan memberikan kontribusi besar dalam agenda strategis pemulihan perekonomian nasional kita," ujar Jokowi dalam sambutan acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Istana Negara, Kamis (4/3/2021).

"Kita harus bekerja dengan cara2 baru. Karena semuanya memang berubah. Meninggalkan cara lama," kata Kepala Negara.

Baca juga: Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

Jokowi melanjutkan, kebijakan perdagangan juga harus menjamin keterseidaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

"Ini saya selalu ingatkan, dalam negeri ini harus betul-betul urusan stabilitas harga, ketersediaan pasokan, harus benar-benar terjamin," ucapnya.

Kedua, Presiden meminta agar sektor perekonomian yang sempat terganggu akibat krisis segera dihidupkan lagi.

Dalam hal ini, semua pihak harus bekerja lebih detail melihat sektor mana yang terganggu dan harus dilakukan intervensi seperti apa.

Baca juga: Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Ketiga, kepala negara mendorong pihak terkait mengundang investasi baru karena kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di investasi.

"Karena tak mungkin kita menambah secara drastis APBN kita sehingga kuncinya ada di investasi," ucap Jokowi.

Keempat, pelaku usaha diminta menciptakan peluang kerja yang sebanyak-banyaknya karena saat ini hal itu ditunggu masyarakat.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Terjaga

Mantan Wali Kota Solo itu mengingatkan, kini ada hampir 10 juta pengangguran di Indonesia.

"Sudah ada sekarang ini hampir 10 juta pengangguran di negara kita baik karena pandemi dan juga angkatan kerja baru," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com