Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Kompas.com - 03/03/2021, 19:57 WIB
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kepada pemerintah pusat agar memprioritaskan vaksin di kotanya dinilai sebagai angin segar untuk kepala daerah di kota lain.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, pernyataan Gibran diperlukan untuk melecut pemerintah pusat agar memperhatikan vaksinasi di daerah zona merah Covid-19.

"Semoga pernyataan Gibran ini melecut pemerintah untuk memprioritaskan daerah merah Covid-19 lain, selain Solo. Kadang harus ada kepala daerah spesial untuk mengingatkan pemerintah," ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19: Tidak Mudah untuk Satukan Data Pusat dan Daerah

Menurut Adi, pernyataan Gibran sebagai kepala daerah merupakan hal yang biasa. Sebab, banyak kepala daerah yang juga meminta pemerintah pusat untuk memprioritaskan vaksinasi untuk wilayahnya masing-masing.

Namun yang menjadi pembeda adalah status Gibran sebagai kepala daerah sekaligus anak Presiden Joko Widodo.

"Cuma karena yang ngomong begini Gibran jadi ramai. Seakan-akan anak presiden minta Solo diprioritaskan, padahal Gibran kapasitasnya sebagai kepala daerah," jelasnya.

"Jadi ini sebenarnya angin segar untuk kepala daerah agar proses vaksinasi meluas ke berbagai daerah," imbuh Adi.

Baca juga: Gibran Minta Pemerintah Pusat Prioritaskan Vaksinasi di Solo

Adapun menurut data yang diakses di corona.jatengprov.go.id pada Rabu, merupakan wilayah dengan peringkat ke 10 di Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini tercatat kasus konfirmasi positif Covid-19 di Solo mencapai 5.054 dengan total pasien sembuh 4.400 orang, dengan total pasien meninggal 417 orang.

Sebelumnya, Gibran mengatakan, salah satu hambatan yang dihadapi untuk mengendalikan laju penularan Covid-19 adalah keterbatasan jumlah vaksin.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X