Soal Suap Terkait Pajak yang Ditangani KPK, Sri Mulyani Mengaku Dapat Laporannya Awal 2020

Kompas.com - 03/03/2021, 14:44 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima pengaduan terkait dugaan suap pegawai pajak yang kini diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sri Mulyani mengatakan, pengaduan masyarakat yang diterima pada awal 2020 itu kemudian ditindaklanjuti Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan dan KPK.

"Pengaduan masyarakat atas dugaan suap tersebut terjadi pada tahun 2020 awal yang kemudian dilakukan tindakan oleh Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan dan KPK untuk melakukan tindak lanjut dari pengaduan tersebut," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube Kemenkeu RI, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Pegawai Ditjen Pajak Diduga Terlibat Suap, Sri Mulyani: Pengkhianatan dan Lukai Perasaan

Sri Mulyani pun mengapresiasi dan menghargai langkah KPK yang telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.

Sri Mulyani menyampaikan, Kementerian Keuangan akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK atas dugaan suap yang melibatkan pegawainya itu dengan memegang asas praduga tak bersalah.

"Kementerian Keuangan tidak menoleransi terhadap tindakan-tindakan koruptif serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh atau oleh siapapun di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, Sri Mulyani menyebut, pegawai yang diduga terlibat dalam kasus suap itu telah dibebastugaskan dan telah mengundurkan diri.

"Dengan langkah tersebut, diharapkan proses penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif kepada kinerja dari organisasi Direktorat Jenderal Pajak," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tidak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak kini tengah meneliti wajib pajak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Apabila terdapat bukti kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Surati Gubernur, Minta Jaminan Keamanan Tenaga Kesehatan di Papua

IDI Surati Gubernur, Minta Jaminan Keamanan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Pekalongan, Cirebon, Semarang, dan Surabaya Dinilai Paling Rawan Tenggelam

Pekalongan, Cirebon, Semarang, dan Surabaya Dinilai Paling Rawan Tenggelam

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Taiwan, Total 5.898 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Taiwan, Total 5.898 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
Profil Alex Noerdin, dari Gubernur Sulsel, Cagub DKI, hingga Tersangka Korupsi

Profil Alex Noerdin, dari Gubernur Sulsel, Cagub DKI, hingga Tersangka Korupsi

Nasional
Jokowi Beri Bonus Rp 5,5 Miliar ke Atlet Peraih Emas Paralimpiade Tokyo 2020

Jokowi Beri Bonus Rp 5,5 Miliar ke Atlet Peraih Emas Paralimpiade Tokyo 2020

Nasional
Peran Terduga Teroris Abu Rusydan, Tokoh Sentral JI yang Cukup Populer di Medsos

Peran Terduga Teroris Abu Rusydan, Tokoh Sentral JI yang Cukup Populer di Medsos

Nasional
Sejarah Hari Perhubungan Nasional...

Sejarah Hari Perhubungan Nasional...

Nasional
BIN Libatkan Polri hingga BNPT Antisipasi Serangan Teror di Indonesia

BIN Libatkan Polri hingga BNPT Antisipasi Serangan Teror di Indonesia

Nasional
IDI Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan yang Diduga oleh KKB di Papua

IDI Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan yang Diduga oleh KKB di Papua

Nasional
RUU Perampasan Aset Gagal Masuk Prolegnas Prioritas, Janji Jokowi Tak Terealisasi

RUU Perampasan Aset Gagal Masuk Prolegnas Prioritas, Janji Jokowi Tak Terealisasi

Nasional
Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.