Kompas.com - 03/03/2021, 08:55 WIB
Tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA Nurhadi (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (8/2/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayTersangka kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA Nurhadi (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (8/2/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum mengungkap pola korupsi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Menurut jaksa dalam kasus dugaan menerima suap ini Nurhadi berperan sebagai dalang atau puppet masters.

"Dalam kasus ini kita bisa melihat suatu pola pencucian uang dengan model 'block chain'," kata kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan seperti dilansir dari Antara, Rabu (3/3/2021).

"Di mana terdakwa I (Nurhadi) berusaha menjauhkan dari sumber uang dan menempatkan dirinya sebagai seorang 'puppets masters' (sang dalang)," lanjut dia.

Baca juga: Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Jaksa juga menilai Nurhadi menerapkan pola "to own nothing but control everything".

Hal itu, kata jaksa, terlihat dari Nurhadi dan Rezky Herbiyono menciptakan struktur keuangan dan perusahaan agar tidak terlihat adanya kepemilikan secara resmi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam perusahaan dan struktur keuangan akan tetapi terdakwa mempunya kontrol yang besar atas perusahaan dan keuangan," ujarnya.

Menurut jaksa, juga terjadi praktik transaksional yang dilakukan Nurhadi dan Rezky dengan pihak-pihak yang sedang berperkara di lingkungan peradilan.

Namun praktik transaksional tersebut dicoba untuk dibungkus dalam balutan bisnis.

"Tindak pidana korupsi saat ini sudah merambah ke semua aspek mulai dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif dan menjadi ancaman bagi eksistensi dan integrasi suatu bangsa," ungkapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Nasional
Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Nasional
Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Nasional
Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Nasional
Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Nasional
Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Nasional
Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Nasional
KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.