Kompas.com - 03/03/2021, 08:06 WIB
Tenaga kesehatan menjemur sepatu APD usai dicuci di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/3/2021). Hingga satu tahun berselang, pada 1 Maret 2021, pemerintah mencatat ada 1.341.314 kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak pengumuman kasus pertama. Dari jumlah kasus tersebut, 1.151.915 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh sementara 36.325 orang lainnya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATenaga kesehatan menjemur sepatu APD usai dicuci di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/3/2021). Hingga satu tahun berselang, pada 1 Maret 2021, pemerintah mencatat ada 1.341.314 kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak pengumuman kasus pertama. Dari jumlah kasus tersebut, 1.151.915 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh sementara 36.325 orang lainnya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap terbuka dan transparan seorang tokoh maupun pejabat publik yang positif Covid-19 menjadi salah satu sorotan selama satu tahun mewabahnya Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan catatan Kompas.com, ada sejumlah pejabat publik yang tidak pernah mengumumkan dirinya positif Covid-19 hingga akhirnya dinyatakan sembuh.

Salah satu contoh kasus itu ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang baru diketahui pernah positif Covid-19 saat dirinya mendonasikan plasma konvalesen pada Senin (18/1/2021).

Status Airlangga sebagai donor plasma konvalesen saat itu menimbulkan pernyataan karena ketika itu Airlangga belum pernah mengumumkan dirinya positif Covid-19.

Baca juga: Saat Airlangga Tak Menjawab Ketika Ditanya Pernah Mengidap Covid-19...

Diketahui, hanya penyintas Covid-19 yang plasma konvalesennya mengandung antibodi untuk melawan virus corona.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina akhirnya membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar itu sempat Covid-19 pada 2020 lalu.

"Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terdeteksi positif Covid-19 di tahun 2020 lalu. Dan saat itu, sudah diterapkan 3T (testing, tracing, treatment) secara optimal," ujar Alia, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Airlangga sebetulnya sempat diisukan terinfeksi Covid-19 pada November 2020 ketika ia beberapa kali absen dari rapat terbatas penanganan Covid-19 dan rapat terbatas lainnya di Istana Kepresidenan.

Ketika dikonfirmasi, pihak Istana dan Kemenko Perekenomian bungkam soal status kesehatan Airlangga

Airlangga hanyalah satu contoh dari pejabat yang tidak terbuka saat positif Covid-19, pejabat lainnya yang menunjukkan sikap serupa adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Saat masih menjabat sebagai menteri, Edhy pernah terpapar Covid-19 pada awal September 2020.

Informasi itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Daniel Johan selaku mitra KKP dan kemudian diperkuat oleh politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco, rekan separtai Edhy, membenarkan sempat positif Covid-19. Namun informasi itu baru disampaikan setelah Edhy dinyatakan sembuh.

Dasco mengungkapkan, Edhy pertama kali dirawat di RS Polri Kramat Jati sebelum dipindahkan ke RSPAD Gatot Soebroto di mana ia sempat dirawat di ruang intensive care unit.

Pada pertengahan September, Edhy yang kini berstatus sebagai tersangka kasus suap terkait izin ekspor benih lobster pun dinyatakan sembuh.

Dasco yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR pun baru mengakui dirinya sempat positif Covid-19 saat sudah sembuh dari penyakit tersebut.

Hal itu terungkap ketika ia mempromosikan obat herbal 'Herbavid19' yang disebutnya telah membuat ia sembuh dari Covid-19.

"Saya sendiri sudah merasakan manfaatnya, saya sembuh. Dan saya nazar kalau sembuh, kami mau produksi yang banyak minimal untuk 3.000 orang, kami mau bagi-bagi ke yang membutuhkan," kata Dasco, Selasa (28/4/2020).

Menanggapi sikat tidak terbuka pejabat publik, Kepala Staf Kepresinen Moeldoko menilai, seorang menteri tidak perlu mengumumkan dirinya positif Covid-19 di muka publik.

Baca juga: Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Moledoko mengatakan, dalam konteks menteri-menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, semuanya sudah saling memahami ruang lingkup pekerjaan mereka.

Termasuk dengan siapa saja para menteri bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung.

"Yang jelas dalam konteks Covid-19 ini kami tak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar. Itu semua juga kami membatasi itu," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Rabu (20/1/2021).

"Sehingga kalau terjadi ( positif Covid-19) di menteri, ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu ada langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan," lanjutnya.

Dikritik

Tindakan sejumlah pejabat publik yang merahasiakan statusnya saat positif Covid-19 itu menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan pemerintah itu sendiri.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, pejabat yang tertular Covid-19 tak perlu mengkhawatirkan stigma negatif apabila mengumumkan diri sebagai pasien Covid-19.

Baca juga: Pasien 02 Covid-19 Mengaku Masih Alami Long Covid hingga Kini, Apa itu?

"Ini merupakan bentuk transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat publik," kata Wiku dalam keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/9/2020).

"Karena virus ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur dan tidak mengenal waktu. Siapapun bisa terkena," sambung dia.

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, sikap pejabat yang tidak mengumumkan dirinya positif Covid-19 berkaitan dengan keterbukaan pemerintah kepada publik.

"Selalu disampaikan bahwa keterbukaan itu ya dimulai dari atau keteladanan dimulai dari pejabat publik atau tokoh. Kalau tidak terbuka ya bagaimana mau memberi imbauan," ujarnya.

Senada dengan Wiku, Dicky menekankan, keterbukaan merupakan kunci kesuksesan program tracing yang digiatkan pemerintah.

"Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu," kata Dicky.

Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19, Ridwan Kamil: Perang Belum Selesai

Di samping itu, Dicky menyebut, keterbukaan pejabat publik juga dapat memperkuat pesan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19.

Menurut Dicky, sikap terbuka pejabat publik dapat mengubah pandangan sebagian masyarakat yang tidak percaya dengana danya Covid-19.

"Apalagi kalau mengalami hal yang serius, sampai dirawat. Dia kan bisa selling pengalaman itu kepada masyarakat. Bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang abai," ujarnya, Rabu (20/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X