Kompas.com - 02/03/2021, 17:07 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap, dengan adanya kerja sama antara Kemenkes dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan berbasis data.

Budi mengungkapkan hal itu usai menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait kerja sama dalam penanggulangan Covid-19 dan penyerahan akses data pemilih untuk program vaksinasi nasional.

"Sehingga teman-teman bukan hanya di KPU, tapi seluruh Indonesia bisa merasakan bahwa Kementerian Kesehatan benar-benar memberikan layanan kesehatan berbasis data. Terima kasih bapak, teman-teman dari KPU," kata Budi dalam pidato sambutannya yang ditayangkan kanal YouTube KPU RI, Selasa (2/3/2021).

Ia menuturkan, semua institusi pasti ingin memiliki database untuk menjadi acuan yang paling benar.

Namun, ia menilai, data yang dimiliki KPU merupakan data yang paling baru, karena baru digunakan pada penyelenggaraan Pemilu 2019.

"KPU itu beruntung sekali karena memang deket-deket Pemilu pasti bisa update terutama eksistensi dia masih ada atau sudah wafat," ujarnya.

Baca juga: KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

Lebih lanjut, Budi mengingatkan bahwa Kemenkes seharusnya tidak fokus pada data demografi, tetapi fokus pada kesehatan.

"Yang kita pegang adalah database kesehatan, (misalnya) Pak PLT Ketua KPU pernah sakit apa aja, golongan darahnya apa, yang pernah disuntik apa aja, pernah kalau ke lab dicek apa, itu tugasnya kita, tapi kalau nama, alamat, tanggal lahir, domisili ya kalau bisa jangan di kita," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksanaan Tugas Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, data KPU akurat karena berdasarkan fakta di lapangan saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

Selain itu, ia mengtakan, data itu selalu diperbarui sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu.

"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kita diamanatkan untuk melakukan pendataan yang berkelanjutan. Jadi datanya terus kita update walaupun tanpa ada tahapan," kata Ilham.

Menurut Ilham, Kemenkes bukan satu-satunya Kementerian yang ingin menggunakan data pemilih milik KPU.

Baca juga: Selasa Ini, KPU dan Kemenkes Akan Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Ia mengaku tengah mempertimbangkan pemberian data untuk bantuan sosial (Bansos) dan pemilihan kepala desa.

"Kita masih mempertimbangkan untuk kemudian kita, karena belum ada secara real juga sebetulnya kepada kita bagaimana meminta kepada kita terhadap data-data tersebut," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X