Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Kompas.com - 02/03/2021, 17:07 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap, dengan adanya kerja sama antara Kemenkes dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan berbasis data.

Budi mengungkapkan hal itu usai menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait kerja sama dalam penanggulangan Covid-19 dan penyerahan akses data pemilih untuk program vaksinasi nasional.

"Sehingga teman-teman bukan hanya di KPU, tapi seluruh Indonesia bisa merasakan bahwa Kementerian Kesehatan benar-benar memberikan layanan kesehatan berbasis data. Terima kasih bapak, teman-teman dari KPU," kata Budi dalam pidato sambutannya yang ditayangkan kanal YouTube KPU RI, Selasa (2/3/2021).

Ia menuturkan, semua institusi pasti ingin memiliki database untuk menjadi acuan yang paling benar.

Namun, ia menilai, data yang dimiliki KPU merupakan data yang paling baru, karena baru digunakan pada penyelenggaraan Pemilu 2019.

"KPU itu beruntung sekali karena memang deket-deket Pemilu pasti bisa update terutama eksistensi dia masih ada atau sudah wafat," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

Lebih lanjut, Budi mengingatkan bahwa Kemenkes seharusnya tidak fokus pada data demografi, tetapi fokus pada kesehatan.

"Yang kita pegang adalah database kesehatan, (misalnya) Pak PLT Ketua KPU pernah sakit apa aja, golongan darahnya apa, yang pernah disuntik apa aja, pernah kalau ke lab dicek apa, itu tugasnya kita, tapi kalau nama, alamat, tanggal lahir, domisili ya kalau bisa jangan di kita," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksanaan Tugas Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, data KPU akurat karena berdasarkan fakta di lapangan saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

Selain itu, ia mengtakan, data itu selalu diperbarui sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu.

"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kita diamanatkan untuk melakukan pendataan yang berkelanjutan. Jadi datanya terus kita update walaupun tanpa ada tahapan," kata Ilham.

Menurut Ilham, Kemenkes bukan satu-satunya Kementerian yang ingin menggunakan data pemilih milik KPU.

Baca juga: Selasa Ini, KPU dan Kemenkes Akan Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Ia mengaku tengah mempertimbangkan pemberian data untuk bantuan sosial (Bansos) dan pemilihan kepala desa.

"Kita masih mempertimbangkan untuk kemudian kita, karena belum ada secara real juga sebetulnya kepada kita bagaimana meminta kepada kita terhadap data-data tersebut," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X