JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (2/3/2021).
Adapun MoU tersebut terkait kerja sama dalam penanggulangan Covid-19 dan penyerahan akses data pemilih untuk program vaksinasi nasional.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah memberikan kepercayaan yang begitu luar biasa kepada kami sebagai institusi penyelenggara pemilu," kata Pelaksana Tugas Ketua KPU Ilham Saputra, Selasa (2/3/2021).
Ilham mengatakan, data yang digunakan KPU akurat dan komprehensif karena berdasarkan fakta di lapangan saat pelaksanaan Pemilu Nasional 2019 dan Pilkada 2020.
Selain itu, ia menambahkan, data itu juga selalu diperbarui sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu.
"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kita diamanatkan untuk melakukan pendataan yang berkelanjutan. Jadi datanya terus kita update walaupun tanpa ada tahapan," ujarnya.
Baca juga: Selasa Ini, KPU dan Kemenkes Akan Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19
Ilham mengatakan, Kemenkes bukan satu-satunya instansi yang ingin menggunakan data pemilih milik KPU.
Ia pun mengaku tengah mempertimbangkan pemberian data untuk bantuan sosial (Bansos) dan pemilihan kepala desa.
"Kita masih mempertimbangkan untuk kemudian kita, karena belum ada secara riil juga sebetulnya kepada kita bagaimana meminta kepada kita terhadap data-data tersebut," ucap dia.
Sebelumnya, Menkes Budi sempat mengungkapkan pernyataan mengejutkan perihal basis data untuk vaksinasi Covid-19.
Budi juga mengatakan, pihaknya akan menggunakan data KPU sebagai acuan untuk program vaksinasi Covid-19.
Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.
Selain itu, Budi juga menyebut sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Baca juga: Dinkes DKI: Data Covid-19 yang Tertunda dari Kemenkes Sudah Otomatis Masuk
"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).
"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.