Kompas.com - 02/03/2021, 15:08 WIB
Ilustrasi rumah sakit. healthcareitnews.comIlustrasi rumah sakit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit (Persi) Lia G Partakusuma mengatakan, saat ini kondisi keuangan rumah sakit sedang krisis.

Kondisi tersebut disebabkan karena dana klaim Covid-19 dari pemerintah untuk rumah sakit sejak Desember 2020 belum turun hingga saat ini.

"Krisis keuangan karena klaim Covid-19 dari pemerintah Desember 2020 hingga Februari 2021 belum turun. Pasien-pasien BPJS juga menurun. Padahal biaya operasional tetap ada bahkan bertambah karena Covid-19. Semoga segera cair," kata Lia pada Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Lia belum mengkonfirmasi rincian jumlah klaim Covid-19 yang belum diturunkan pemerintah tersebut.

Baca juga: Setahun Pandemi, Persi Sebut Nakes Sempat Alami Kejenuhan

Kendati demikian, ia menyebutkan bahwa rumah sakit tetap berjuang keras menjalankan semua program dari pemerintah untuk penanganan virus corona.

Meski banyak persepsi pada rumah sakit selama menangani pandemi ini.

"Sampai hari ini rumah sakit masih melayani masyarakat 24 jam setiap hari. Walaupun ada juga persepsi negarif tentang rumah sakit mulai dari mengcovidkan pasien, perebutan jenazah, tanggapan tentang penuhnya perawatan Covid-19 bahkan pemotongan insentif (Nakes)," keluh Lia.

"Persi tetap mendorong dan menyemangari rumah sakit agar tetap menjalankan fungsinya untuk melayani pasien Covid-29," sambungnya.

Baca juga: KPK Temukan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan oleh Rumah Sakit hingga 70 Persen

Ia pun meminta semua pihak untuk tetap saling bahu membahu untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Rumah Sakit belakangan ini mendapat sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan ada dugaan pemotongan insentif nakes yang dilakukan oleh manajemen RS dengan besaran 50 sampai 70 persen pada 23 Februari lalu.

Pernyataan tersebut selain dibantah oleh Persi juga dibantah oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Tidak ada kebijakan pemotongan tersebut, kita cek kalau ada masalah di lapangan, aturan dan panduan dari pusat sudah jelas, sesuai mekanisme penyaluran uangnya," kata Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (24/2/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X