Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Wapres Pelopori Lansia Jadi Kelompok Prioritas Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 02/03/2021, 13:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 di Tanah Air telah mencapai setahun pada Selasa (2/3/2021).

Sepanjang pandemi, Indonesia telah memulai pelaksanaan vaksinasi guna menekan angka penularan penyakit yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV2 ini.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dimulai pertama kali pada 13 Januari 2021, yang ditandai dengan disuntiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk tahap pertama, pelaksanaan vaksinasi ditujukan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi.

Adapun tahap kedua pelaksanaan vaksinasi dimulai satu bulan berikutnnya, dengan memprioritaskan kelompok masyarakat tertentu dan para pelayan publik.

Salah satu kelompok masyarakat tertentu yang mendapatkan vaksin Covid-19 pada tahap kedua tersebut adalah kelompok lanjut usia (lansia).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi lansia pertama untuk kelompok umum yang disuntik vaksin ini. Pemberian vaksin Covid-19 kepada Ma'ruf tidak terlepas dari adanya izin penggunaan darurat yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebelumnya, lansia yang berasal dari kelompok tenaga kesehatan telah menerima vaksinasi terlebih dulu.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua di Tangsel Dimulai, Pedagang dan Lansia Belum Terjadwal

"Alhamdulillah baru saja tadi saya sudah divaksin. Alhamdulillah tidak ada masalah, tidak sakit, tidak ada rasa pusing, biasa-biasa saja," kata Ma'ruf setelah menjalani vaksinasi di rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada 17 Februari lalu.

Ajak lansia lainnya

Ma'ruf menegaskan, sejak awal dirinya sudah siap untuk divaksin sesuai peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Ma'ruf pun mengajak masyarakat yang sudah lanjut usia untuk tidak takut mengikuti vaksinasi Covid-19 ini.

"Saya ajak semua yang usianya sudah cukup lanjut, saya di atas 70 tahun (vaksinasi). Ternyata vaksin ini insya Allah tidak menimbulkan efek apa-apa," kata dia.

"Mari kita ikut melaksanakan vaksinasi karena ini diharapkan rakyat Indonesia mengalami kekebalan terhadap Covid-19, kita belum tahu Covid-19 sampai kapan," ucap Ma'ruf.

Ia mengatakan, kekebalan kelompok atau herd immunity bisa dicapai apabila sudah 70 persen populasi rakyat Indonesia divaksin Covid-19.

Oleh karena itu, vaksinasi Covid-19 pun bersifat wajib dilaksanakan bagi mereka yang bisa mendapatkannya.

Bahkan menurut agama Islam, kata dia, setiap umat harus ber-kifayah atau wajib melaksanakan vaksin tersebut untuk melindungi diri.

Baca juga: UPDATE: 1,34 Juta Kasus Covid-19 dan Target Rampungkan Vaksinasi Lansia

"Menjaga diri dari penyakit itu hukumnya wajib. Wajibnya sampai kapan, sampai nanti tercapainya herd immunity, 70 persen (populasi) divaksin baru gugur kewajibannya," kata dia.

Vaksinasi Covid-19 di SDN 04 Kembangan Utara, Senin (1/3/2021).Kompas.com/Sonya Teresa Vaksinasi Covid-19 di SDN 04 Kembangan Utara, Senin (1/3/2021).

Vaksin Covid-19 untuk lansia

Sementara itu, di dalam izin penggunaan darurat yang diterbitkan BPOM pada 5 Februari, pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok lansia juga diberikan sebanyak dua kali.

Bedanya, dosis kedua vaksin itu diberikan 28 hari setelah dosis pertama diberikan. 

Dalam menerbitkan izin penggunaan darurat itu, BPOM mempertimbangkan hasil uji klinis fase 2 di China dan fase 3 di Brazil terhadap Sinovac.

Hasil uji klinis terhadap 400 lansia di China menunjukkan, vaksin Sinovac meningkatkan imunogenisitas atau kadar antibodi yang baik.

"Setelah 28 hari pemberian dosis kedua antibodi masih tinggi di 97,98 persen," ujar Kepala BPOM, Penny Lukito, melalui konferensi pers virtual, Minggu (7/2/2021).

Selain itu, hasil uji klinis juga menunjukkan bahwa penggunaan vaksin Sinovac terhadap lansia tersebut tidak menimbulkan efek samping serius.

Hal tersebut telah terbukti saat uji klinis fase 3 terhadap 600 lansia yang dilakukan di Brasil

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com