KILAS

Wakil Ketua DPR: Indonesia Perlu Mengambil Peranan Lebih Besar dalam Meredam Gejolak di Myanmar

Kompas.com - 02/03/2021, 11:53 WIB
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. 
DOK. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.

KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengatakan, Indonesia perlu melakukan lebih banyak peranan dalam menyikapi dinamika politik di Myanmar.

"Indonesia akan selalu ada untuk Myanmar dan perlu mengambil peranan yang lebih besar dalam meredam gejolak-gejolak geopolitik maupun dampak ekonomi yang dapat timbul dari isu Myanmar," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Politikus dari Partai Golkar itu menjelaskan, Myanmar merupakan keluarga besar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang secara geografis sangat strategis.

Untuk itu, Aziz menyatakan, Indonesia konsisten menerapkan asas-asas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dalam menyikapi perkembangan dinamika politik di Myanmar.

Baca juga: Kudeta Myanmar: Mengapa Indonesia Diharapkan Membantu Mengatasi Krisis Politik Sahabat Lama

“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar, dan sebagai negara sahabat dan juga sesama keluarga besar ASEAN, kami harapkan situasi politik dalam negeri Myanmar dapat kembali pulih," sebutnya.

Legislator dari daerah pemilihan Lampung II itu menilai, segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan.

Dia berharap, semua pihak dapat menahan diri serta mengedepankan dialog agar tetap dalam kerangka demokrasi yang selalu mengedepankan aspek kemanusiaan (humanity).

"Pemerintah (agar) untuk terus mengupayakan segala langkah-langkah agar proses demokrasi di Myanmar dapat kembali ke arah sebagaimana mestinya dan tidak berkembang menjadi isu geopolitik baru di kawasan Indonesia-Pasifik," kata Azis.

Baca juga: Pengadilan Myanmar Mengajukan Dakwaan Lain untuk Aung San Suu Kyi

Aziz juga mengatakan, segala upaya yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam konteks Myanmar adalah rasa persaudaraan yang kuat antara masyarakat Indonesia dan Myanmar secara khusus, serta Myanmar dan ASEAN secara umum.

"Ini penting untuk dipahami agar tidak muncul asas praduga yang salah. Persoalan domestik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan semangat Piagam ASEAN," kata Azis.

Azis menyebut, rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional relevan dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Hal tersebut berlaku untuk hubungan antarbangsa maupun hubungan aktor negara dengan masyarakatnya.

Baca juga: Junta Tembak Mati Demonstran Myanmar meski Berdemo Secara Damai

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X