Setahun Covid-19: Upaya Indonesia Akhiri Pandemi, dari PSBB hingga Vaksinasi

Kompas.com - 02/03/2021, 10:21 WIB
Pengendara sepeda motor melintas di depan mural Adaptasi Kebiasaan Baru?, di perbatasan antara Babakan Surabaya dengan Antapani di Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021). ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIPengendara sepeda motor melintas di depan mural Adaptasi Kebiasaan Baru?, di perbatasan antara Babakan Surabaya dengan Antapani di Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 di Indonesia berlangsung tepat satu tahun. Memasuki bulan ke-13, upaya penanganan yang dilakukan pemerintah belum berhasil mengakhiri wabah.

Setiap harinya kasus Covid-19 masih terus bertambah. Meski pasien sembuh meningkat, kematian akibat virus corona juga masih terjadi.

Kendati demikian, sejatinya pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk penanganan pandemi.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa pemerintah mengupayakan langkah berimbang antara sektor kesehatan dan ekonomi.

"Krisis kesehatan dan krisis ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan," kata Jokowi dalam sebuah acara virtual, Rabu (27/1/2021).

Lantas, apa saja kebijakan yang pernah dikeluarkan pemerintah sejak awal pandemi?

1. Gugus Tugas hingga Satgas

Pada 11 hari pasca dua kasus Covid-19 pertama di Indonesia atau 13 Maret 2020 pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pembentukan gugus tugas ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020.

Melalui Keppres tersebut diatur bahwa ada 4 menteri yang menjadi pengarah gugus tugas yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Meno Polhukam) Mahfud MD, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

SBaca juga: Gugus Tugas Covid-19 di Bawah Menko Perekonomian, Ini Tanggapan Doni Monardo

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (29/12/2020).DOKUMENTASI BNPB Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (29/12/2020).
Sementara, pelaksana gugus tugas diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Eksistensi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berakhir jelang akhir Juli 2020.

Jokowi memutuskan membubarkan gugus tugas dan menggantinya dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Aturan itu diteken Jokowi pada 20 Juli 2020.

Baca juga: Presiden Jokowi: Satgas Covid-19 Satu-satunya Rujukan Informasi

Satgas Penanganan Covid-19 berada di bawah koordinasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hingga saat ini, Satgas Penanganan Covid-19 masih eksis dan tetap diketuai oleh Kepala BNPB.

Satgas Penanganan Covid-19 mengemban sejumlah tugas yang pada pokoknya yakni melaksanakan, mengendalikan, hingga mengawasi implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan pandemi virus corona.

2. Protokol kesehatan

Warga berjalan di depan mural dengan tema COVID-19 di halaman Balai Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/1/2021). Gubernur Jawa Barat menyatakan Kota Depok dan Kabupaten Karawang berstatus siaga 1 disebabkan selama sebulan berada di zona merah dalam risiko penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA Warga berjalan di depan mural dengan tema COVID-19 di halaman Balai Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/1/2021). Gubernur Jawa Barat menyatakan Kota Depok dan Kabupaten Karawang berstatus siaga 1 disebabkan selama sebulan berada di zona merah dalam risiko penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
Di awal masa pandemi pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Meski demikian, warga diminta tetap produktif dari dalam rumah. 

"Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers, Minggu (15/3/2020).

Sejak saat itu banyak perkantoran yang menerapkan work from home (WFH) bagi karyawannya, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, dan dilakukan pengurangan kapasitas penumpang transportasi umum.

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, 4 Tempat Usaha di Tanjung Priok Diberi Peringatan

Pemerintah juga mulai menggalakkan penerapan protokol kesehatan pencegahan virus. Protokol kesehatan yang dimaksud seperti physical distancing atau menjaga jarak, hingga rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Pemakaian masker yang semula hanya dianjurkan untuk warga yang sakit pun peruntukannya diubah bagi semua masyarakat, utamanya yang berada di ruang publik.

Pemerintah juga menyiapkan laboratorium untuk tes Covid-19. Testing dilakukan di berbagai tempat bersamaan dengan penelusuran kontak dekat pasien (tracing) dan perawatan pasien (treatment).

Memasuki Agustus 2020, protokol kesehatan tidak hanya sebatas imbauan. Pemerintah meningkatkan disiplin protokol kesehatan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Melalui aturan ini Jokowi menunjuk para menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota untuk menindak masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan.

Baca juga: Satgas Minta Masyarakat Tak Lelah Terapkan Protokol Kesehatan

Kewajiban penerapan protokol kesehatan ini ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pihak yang melanggar protokol kesehatan dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Nasional
BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X