Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY Usai Dipecat Demokrat

Kompas.com - 02/03/2021, 07:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun melempar berbagai tudingan ke Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai dipecat Partai.

Tudingan itu disampaikan Jhoni lewat video yang tersebar. Adapun Jhoni dipecat dari Demokrat karena dianggap terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau upaya kudeta di Demokrat.

Ada berbagai tudingan yang dilontarkan, salah satunya, Jhoni menuding bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat.

Baca juga: Jhoni Allen: AHY Berada di Puncak Gunung, tapi Tidak Pernah Mendaki

Jhoni menyebut, SBY baru muncul setelah mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan era Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasih di Bogor. Di mana saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat," kata Jhoni dalam video yang diterima Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Jhoni menyebut, SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah partai ini lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 2004.

Ia mengeklaim bahwa dirinya dan para kader Demokrat-lah yang telah bersusah payah meloloskan partai pada Pemilu 2004.

Bahkan, Jhoni juga menyebut, SBY hanya menyumbang Rp 100 juta ke dalam bentuk empat lembar travel check di hotel daerah Bogor dalam partisipasinya pada Pemilu 2004.

"SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu Wakil Ketua Umum. Dan hanya menyumbang uang Rp 100 juta dalam bentuk empat lembar travel check di hotel di Bogor," ujar Jhoni.

Baca juga: Jhoni Allen Tuding SBY Hanya Sumbang Rp 100 Juta untuk Pemilu 2004

Ia pun menunding SBY tidak berkeringat dalam meloloskan partai di kancah Pemilu 2004.

"Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. Apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan," ungkap Jhoni.

Rekayasa Kongres

Jhoni juga menuding SBY telah merekayasa hasil Kongres V Partai Demokrat pada 2020 lalu yang mengukuhkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"SBY mendesain seluruh ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk mendeklarasikan AHY sebagai ketua umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi. Makanya, AHY berada di puncak gunung, tapi tidak pernah mendaki," kata Jhoni.

Baca juga: Lewat Video, Jhoni Allen Sebut SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat

Jhoni menyebut, dalam Kongres V Demokrat, sama sekali tidak ada bahasan mengenai tata tertib acara hingga syarat pemilihan ketua umum.

Selain itu, kata Jhoni, tidak ada pula laporan pertanggungjawaban dari SBY selaku ketua umum sebelumnya.

Bahkan, Jhoni menyebut peserta kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar arena setelah pidato SBY.

Padahal, menurut Jhoni, semua peserta kongres seharusnya memiliki hak untuk berbicara. Sementara itu, hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan ketua umum atau jika ada perbedaan pendapat.

Baca juga: Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Oleh karena itu, ia berpendapat, AHY tidak pernah berupaya mendaki ke puncak gunung, tetapi tiba-tiba berada di puncak.

Sehingga, AHY tidak mengetahui bagaimana cara turun gunung dalam menghadapi konflik internal partai.

"AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung, sehingga bapaknya, SBY yang saya hormati menjadi turun gunung. Inilah yang disebut krisis kepemimpinan," kata dia.

Tanggapan Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, tudingan-tudingan yang dilontarkan adalah ekspresi kekecewaan seseorang yang baru dipecat.

"Apa yang disampaikan, itu hanya nyanyian sumbang orang-orang yang kecewa karena dipecat," kata Herzaky.

Herzaky mengatakan, Jhoni dan enam kader lain yang dipecat untuk seharusnya tidak terbawa perasaan.

Baca juga: Tanggapi Tudingan Jhoni Allen ke SBY, DPP Demokrat: Mereka Kecewa Dipecat

Sebab, kata Herzaky, pemecatan Jhoni dan kawan-kawan merupakan kesalahan dari para mantan kader tersebut.

"Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power serta mencederai demokrasi Indonesia," ujar dia.

Herzaky juga memberi penjelasan soal tudingan Jhoni yang menyebut SBY bukan pendiri Partai Demokrat.

Menurut Herzaky, pernyataan Jhoni tersebut berusaha memanipulasi sejarah pendirian Partai Demokrat.

Ia menjelaskan, gagasan membentuk Partai Demokrat dimulai ketika SBY kalah dari Hamzah Haz untuk menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001.

"Bapak Ventje Rumangkang (almarhum) kemudian menyarankan SBY mendirikan partai. Bapak Ventje menyampaikan bahwa banyak orang yang menginginkan SBY menjadi pemimpin nasional, termasuk menjadi wakil presiden," tutur dia.

Herzaky mengatakan, saat itu SBY tidak mungkin menjadi wakil presiden karena tak memiliki partai.

Ia menyebut, SBY akhirnya mengamini usulan Ventje setelah berdiskusi dengan Ani Yudhoyono. SBY pula lah yang menciptakan nama, logo, bendera, mars, dan manifesto politik Demokrat.

Baca juga: Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

"Partai ini pun didirikan pada 9 September 2001, mengambil tanggal yang sama dengan hari ulang tahun SBY pada tanggal 9 bulan sembilan," kata Herzaky.

Diberitakan, Partai Demokrat memecat enam orang kader karena dianggap terlibat dan mendukung gerakan kudeta, yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

Sementara itu, mantan Sekjen Demokrat Marzuki Alie dipecat karena dinilai terbukti melanggar etika.

Mantan Ketua DPR itu dinilai telah menyatakan secara terbuka tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat di media massa agar diketahui publik secara luas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com