Kompas.com - 01/03/2021, 19:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyerahan akses data pemilih untuk progam vaksinasi nasional.

Rencananya, penandatanganan dilakukan oleh Plt Ketua KPU Ilham Saputra dan Menkes Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (2/3/2021).

"MoU akan ditandatangani Plt Ketua KPU dan Menkes," ujar Komisioner KPU Viryan Azis, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Manfaatkan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19, KPU Usul Lockdown Berbasis TPS

Selain itu, penandatanganan juga dilakukan antara Sekjen KPU dengan Sekjen Kemenkes.

Menurut Viryan, dalam agenda tersebut terdapat pula penyerahan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk mendukung penanganan pandemi dan vaksinasi.

Viryan menegaskan, KPU berkomitmen membantu Kemenkes sepenuhnya terkait data pemilih untuk vaksin.

"Dan berdasarkan pertemuan terakhir, Kemenkes memerlukan akses pemanfaatan data dan KPU memfasilitasi hal tersebut," ucap Viryan.

Baca juga: Soal Basis Data Vaksinasi Covid-19, KPU Sebut Tak Beri Data Pemilih ke Kemenkes, tapi Sinkronisasi

Sebelumnya, Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, data yang dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai basis data vaksinasi Covid-19 adalah data penduduk kategori khusus.

Data tersebut merangkum penduduk berusia 18-59 tahun. Sementara itu, KPU telah memiliki data pemilih dengan rentang usia 17-59 tahun.

"Kemenkes membutuhkan daya dukung dari KPU terkait dengan data pemilih. Jadi data penduduk yang punya kategori khusus," ujar Arief pada Rapat Kerja Daftar Pemilih dalam rangka Mendukung Program Vaksinasi Covid-19 yang digelar virtual, Jumat (29/1/2021).

"KPU menyediakan data pemilih yang merupakan bagian dari data penduduk yang berusia 17-59 tahun. Sementara yang akan menjadi sasaran atau target vaksin usia 18-59 tahun," kata dia.

Baca juga: KPU Konsolidasikan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Untuk merespons hal itu, KPU telah membahasnya dengan KPU provinsi, kabupaten dan kota. Jajaran KPU daerah diminta mempersiapkan data pemilih yang berbasis data Pilkada 2020 lalu.

Arief mengatakan, data yang dimiliki KPU merupakan data berbasis keluarga dan dimutakhirkan berdasarkan kondisi terbaru.

Sehingga, kerja sama antara KPU dengan Kemenkes dalam menggunakan data pemilih sebagai basis data vaksinasi Covid-19 merupakan langkah tepat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Nasional
Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Nasional
Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Nasional
KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

Nasional
Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Nasional
Ketika Konten 'Prank' KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Ketika Konten "Prank" KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Nasional
Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Nasional
Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Nasional
Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Nasional
Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

Nasional
4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
UU yang Mengatur Koperasi

UU yang Mengatur Koperasi

Nasional
Aturan tentang CSR di Indonesia

Aturan tentang CSR di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.