Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas RUU PKS, Pemerintah Tunggu Surat Resmi DPR

Kompas.com - 01/03/2021, 15:27 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih menunggu surat resmi dari DPR untuk kelanjutan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS).

Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bidang Komunikasi dan Pembangunan Ratna Susianawati mengatakan, sebab RUU PKS merupakan inisiatif DPR, maka saat ini pihaknya masih menunggu.

"RUU PKS insiatif DPR pemerintah pasti menunggu karena ini adalah usulan DPR, tugasnya pemerintah menunggu adanya surat resmi yang nanti dikirimkan dari DPR," ujar Ratna kepada Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Apabila sudah menerima surat tersebut, kata dia, nantinya pemerintah menyikapi dengan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Baca juga: Komnas Perempuan Minta RUU PKS Segera Disahkan dalam Prolegnas Prioritas 2021

Meskipun pembahasan RUU PKS sudah cukup lama, yakni sejak 2016, tetapi hingga saat ini pembahasannya belum tuntas.

Termasuk pembahasan pada tahun 2019 dengan Komisi VIII DPR dengan 6 kementerian, yang salah satunya adalah Kementerian PPPA.

"Tidak tuntas karena belum ada kesepakatan-kesepakatan tentang pengesahan dan sebagainya tetntang RUU PKS. Belum ada pembahasan secara komprehensif," ujar dia.

Namun, kata Ratna, RUU PKS kembali masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk dibahas.

Baca juga: Selain RUU PKS, Menteri PPPA Minta Peningkatan Edukasi untuk Cegah Kekerasan Seksual

Dengan demikian, pemerintah pun kembali menunggu surat resmi DPR untuk kelanjutan pembahasannya.

"Kementerian PPPA khususnya, menampung berbagai macam aspirasi, pandangan dari masyarakat. Hal-hal apa yang harus dilakukan untuk masukan-masukan atas muatan terkait substansinya," kata dia.

"Jadi memang belum ada pembahasan secara intensif, tapi RUU PKS masuk kembali di Prolegnas 2021 dan kami masih menunggu karena ini insiatif DPR," lanjut Ratna.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan bahwa RUU PKS tinggal menunggu masuk penjadwalan di Badan Legislasi DPR.

"Tinggal menunggu masuk masuk penjadwalan di Baleg DPR, tapi karena sudah masuk Prolegnas Prioritas, paling lambat satu tahun ini sudah kembali dibahas karena itu kan satu tahunan ya," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dikutip dari web resmi DPR RI, Rabu (13/1/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com