Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Kompas.com - 01/03/2021, 12:52 WIB
Aktivis sekaligus jurnalis senior, Dandhy Dwi Laksono di sekitar kediamannya di Jatiwaringin, Jumat (27/9/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANAktivis sekaligus jurnalis senior, Dandhy Dwi Laksono di sekitar kediamannya di Jatiwaringin, Jumat (27/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hari ini dijadwalkan akan meminta pendapat dari sejumlah pihak yang pernah dilaporkan maupun terlapor.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengkaji kontroversi UU ITE yang akan dilakukan melalui virtual.

Mereka yang akan diminta pendapat adalah guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril, pendiri Watchdoc Dandhy Dwi Laksono, dosen Unsyiah Saiful Mahdi, pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani Prasetyo.

Baca juga: Mahfud: Jika Ada Pasal Karet, UU ITE Bisa Direvisi atau Ditambah Penjelasan

Selain itu juga ada artis Bintang Emon, Singky Soewadi hingga Diananta Putra. Mereka ini adalah masyarakat yang pernah dilaporkan terkait kasus UU ITE.

Selanjutnya, Tim Kajian UU ITE juga meminta pendapat pihak yang tercatat sebagai terlapor terkait kasus UU ITE. Mereka antara lain, Muannas Al Aidid dan Ade Armando.

"Hari ini sesuai jadwal yang telah disepakati oleh tim, kami akan mengundang beberapa narasumber yang berasal dari latar belakang yang beragam. Mereka adalah orang-orang yang pernah memiliki pengalaman sebagai terlapor maupun sebagai pelapor di kasus yang terkait dengan UU ITE," ujar Ketua Tim Pelaksana Kajian UU ITE, Sugeng Purnomo dalam keterangan tertulis, Senin (1/3/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Sugeng menjelaskan, masukan dari narasumber tersebut nantinya dapat menjadi pertimbangan bagi tim kajian dalam memutus masa depan UU ITE.

"Baik untuk Subtim 1 yang akan menghasilkan panduan, maupun bagi Subtim 2 yang akan mengkaji kemungkinan revisi," kata Sugeng yang juga menjabat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.

Dalam kajian tersebut, Tim Kajian UU ITE berencana akan memintai pendapat berbagai narasumber, mulai dari aktivis, praktisi, masyarakat sipil, akademisi, hingga pers.

Selain itu, Tim Kajian UU ITE juga membuka hotline bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan melalui email di KajianUUITE@polkam.go.id dan SMS atau Whatsapp di nomor 082111812226.

Baca juga: Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

Nasional
Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Nasional
Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Nasional
Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Nasional
Polri Pastikan Proses Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Berjalan Cepat

Polri Pastikan Proses Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Berjalan Cepat

Nasional
Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Nasional
Mahfud: Korupsi Berkaitan dengan Politik, Setiap Ada Pemilu Pasti Merebak

Mahfud: Korupsi Berkaitan dengan Politik, Setiap Ada Pemilu Pasti Merebak

Nasional
 Muncul Tagar #PercumaLaporPolisi dan #SatuHariSatuOknum, Polri: Itu Bagian dari Evaluasi Masyarakat

Muncul Tagar #PercumaLaporPolisi dan #SatuHariSatuOknum, Polri: Itu Bagian dari Evaluasi Masyarakat

Nasional
Azis Syamsuddin Tak Ajukan Keberatan Atas Dakwaan Jaksa KPK

Azis Syamsuddin Tak Ajukan Keberatan Atas Dakwaan Jaksa KPK

Nasional
Ini 5 Menteri Jokowi yang Dinilai Memiliki Kinerja Terbaik Versi Survei Indikator

Ini 5 Menteri Jokowi yang Dinilai Memiliki Kinerja Terbaik Versi Survei Indikator

Nasional
Ditanya Kenapa Banyak Korupsi, Mahfud: Mungkin Namanya Demokrasi tetapi Praktiknya Oligarki

Ditanya Kenapa Banyak Korupsi, Mahfud: Mungkin Namanya Demokrasi tetapi Praktiknya Oligarki

Nasional
Polri Sebut Eks Pegawai KPK Akan Jalani Uji Kompetensi untuk 'Mapping'

Polri Sebut Eks Pegawai KPK Akan Jalani Uji Kompetensi untuk "Mapping"

Nasional
Kepuasan pada Jokowi Disebut Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Jawaban atas Kritik

Kepuasan pada Jokowi Disebut Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Jawaban atas Kritik

Nasional
Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.