Kompas.com - 01/03/2021, 12:50 WIB
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020). Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww. ANTARAFOTO/M Agung RajasaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020). Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengingatkan kader-kadernya untuk menyusun program yang berdampak pada perolehan suara dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang.

Syaikhu mengatakan, PKS harus meraih kemenangan politik atau elektoral agar dapat optimal dalam melayani dan membela kepentiingan rakyat.

"PKS adalah partai politik, bukan NGO atau Ormas. Maka sudah sewajarnya setiap gerak dan langkah perjuangannya harus memiliki dampak terhadap capaian kemenangan politik atau elektoral," kata Syaikhu saat membuka Rakernas PKS 2021 yang disiarkan akun Youtube PKSTV, Senin (1/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Syaikhu menyebut ada tiga koridor penting dalam penyusunan program kerja nasional PKS.

Baca juga: Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Pertama, program kerja PKS harus memiliki tiga landasan gagasan yakni harus berakar dari nilai-nilai Islam yang universal dan substansial; membawa semangat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; serta mengacu kepada tata aturan partai.

Landasan kedua adalah landasan pelaksanaan dengan menerapkan prinsip solutif dengan menyelesaikan serta kolaboratif dengan bekerja sama dengan banyak pihak.

Syaikhu mengatakan, sebagai partai oposisi, PKS harus rajin membangun komunikasi dan kolaborasi dengan elemen-elemen koalisi masyarakat sipil, elemen-elemen kebangsaan, dan elemen-elemen keumatan baik yang satu agama maupun lintas agama.

"Insya Allah, ketika pesan politik itu terus menerus kita komunikasikan, maka akan terbangun rasa saling percaya antara PKS dengan berbagai elemen kebangsaan dan keumatan lainnya," kata dia.

Baca juga: PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

Sementara, landasan ketiga adalah landasan pemenangan, di mana program yang didesain bukan hanya solid dari sisi gagasan dan taktis dalam pelaksanaan tetapi juga berdampak pada kemenangan politik.

Adapun Rakernas PKS tahun 2021 ini akan digelar pada 1-18 Maret 2021 dengan kegiatan secara dalam jaringan yang dipadukan dengan kegiatan luar jaringan.

Rakernas ini digelar untuk menyusun program kerja nasional PKS periode 2020-2025 sebagai manifestasi dari amanat Musyawarah Nasional PKS tahun 2020.

"Oleh karena itu, kita harus benar-benar serius dalam mengkonsepkannya, mendiskusikannya, dan mematangkannya. Tidak lain, tujuan utamanya, sesuai dengan tema Rakernas kita, terus melayani dan membela rakyat," kata Syaikhu



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X