Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Kompas.com - 01/03/2021, 12:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai, keselamatan rakyat yang selama ini dinyatakan sebagai prinsip hukum tertinggi tampak tak menjadi prioritas utama.

"Keselamatan rakyat yang dinyatakan sebagai hukum tertinggi tampak tak menjadi prioritas utama, bahkan dilanggar," kata Syaikhu dalam acara pembukaan Rakernas PKS 2021 yang disiarkan akun YouTube PKSTV, Senin (1/3/2021).

Ia kemudian menyinggung peristiwa kerumunan warga di tengah rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga: Soal Kerumunan Warga Saat Jokowi di NTT, PKS Nilai Ada Tiga Kecacatan

Menurut Syaikhu, peristiwa itu telah menunjukkan cacat keteladanan dan cacat penegakan hukum di hadapan publik.

"Terbaru dan paling menyedihkan, mempertontonkan cacat keteladanan dan cacat penegakan hukum di hadapan publik dengan melanggar protokol kesehatan Covid-19, menciptakan kerumunan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat di NTT," kata Syaikhu.

Syaikhu pun mengkritik penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang dinilainya tidak antisipatif dan cenderung meremehkan.

"Pemerintah tampak kurang mengantisipasi dan menangani pandemi ini sejak awal, terlalu banyak catatan, bahkan terkesan meremehkan," kata Syaikhu.

Baca juga: Kerumunan Penyambutan Jokowi di Maumere, Kritik Publik, dan Kekhawatiran Penularan Virus

Syaikhu menuturkan, sejak kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali terungkap pada 2 Maret 2020, jumlah kasus positif kini telah mencapai lebih dari 1,3 juta kasus dengan jumlah korban meninggal lebih dari 35.000 orang.

Dengan capaian itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus dan korban meninggal akibat Covid-19 yang tertinggi di Asia.

Sementara, Syaikhu menilai jumlah total spesimen yang diperiksa hingga akhir Februari 2021 masih rendah yakni sebanyak 10,7 juta atau 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Baca juga: Penjelasan Istana soal Kerumunan Warga Sambut Kedatangan Jokowi di Maumere

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu juga menyoroti tingginya positivity rate di Indonesia.

"Deretan angka statistik itu bukanlah deretan angka-angka semata. Laporan statistik ini adalah gambaran nyata bahwa bangsa Indonesia masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja," kata dia.

Ia menyatakan, pandemi masih belum terkendali dan krisis multidimensi akibat pandemi juga masih menghantui.

"Banyak saudara-saudara kita pegiat UMKM yang terdampak, banyak pekerja yang di PHK, pengangguran jadi meningkat, kemiskinan meluas, kesenjangan semakin menganga dan dampak buruk lainnya," ujar Syaikhu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com