Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 01/03/2021, 12:11 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai, keselamatan rakyat yang selama ini dinyatakan sebagai prinsip hukum tertinggi tampak tak menjadi prioritas utama.

"Keselamatan rakyat yang dinyatakan sebagai hukum tertinggi tampak tak menjadi prioritas utama, bahkan dilanggar," kata Syaikhu dalam acara pembukaan Rakernas PKS 2021 yang disiarkan akun YouTube PKSTV, Senin (1/3/2021).

Ia kemudian menyinggung peristiwa kerumunan warga di tengah rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga: Soal Kerumunan Warga Saat Jokowi di NTT, PKS Nilai Ada Tiga Kecacatan

Menurut Syaikhu, peristiwa itu telah menunjukkan cacat keteladanan dan cacat penegakan hukum di hadapan publik.

"Terbaru dan paling menyedihkan, mempertontonkan cacat keteladanan dan cacat penegakan hukum di hadapan publik dengan melanggar protokol kesehatan Covid-19, menciptakan kerumunan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat di NTT," kata Syaikhu.

Syaikhu pun mengkritik penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang dinilainya tidak antisipatif dan cenderung meremehkan.

"Pemerintah tampak kurang mengantisipasi dan menangani pandemi ini sejak awal, terlalu banyak catatan, bahkan terkesan meremehkan," kata Syaikhu.

Baca juga: Kerumunan Penyambutan Jokowi di Maumere, Kritik Publik, dan Kekhawatiran Penularan Virus

Syaikhu menuturkan, sejak kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali terungkap pada 2 Maret 2020, jumlah kasus positif kini telah mencapai lebih dari 1,3 juta kasus dengan jumlah korban meninggal lebih dari 35.000 orang.

Dengan capaian itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus dan korban meninggal akibat Covid-19 yang tertinggi di Asia.

Sementara, Syaikhu menilai jumlah total spesimen yang diperiksa hingga akhir Februari 2021 masih rendah yakni sebanyak 10,7 juta atau 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Baca juga: Penjelasan Istana soal Kerumunan Warga Sambut Kedatangan Jokowi di Maumere

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu juga menyoroti tingginya positivity rate di Indonesia.

"Deretan angka statistik itu bukanlah deretan angka-angka semata. Laporan statistik ini adalah gambaran nyata bahwa bangsa Indonesia masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja," kata dia.

Ia menyatakan, pandemi masih belum terkendali dan krisis multidimensi akibat pandemi juga masih menghantui.

"Banyak saudara-saudara kita pegiat UMKM yang terdampak, banyak pekerja yang di PHK, pengangguran jadi meningkat, kemiskinan meluas, kesenjangan semakin menganga dan dampak buruk lainnya," ujar Syaikhu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Nasional
ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

Nasional
Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Nasional
Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Nasional
Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Nasional
Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Nasional
Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Nasional
Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Nasional
Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Nasional
Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Nasional
Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Nasional
33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

Nasional
Bandingkan dengan Orba, Mahfud: Dulu, Kalau Calonnya Bukan Pak Harto, Ditangkap!

Bandingkan dengan Orba, Mahfud: Dulu, Kalau Calonnya Bukan Pak Harto, Ditangkap!

Nasional
KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke