Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Kompas.com - 01/03/2021, 09:27 WIB
Ilustrasi hukum di Indonesia shutterstock.comIlustrasi hukum di Indonesia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berulang kali menyebut soal restorative justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara oleh anggota Polri.

Perihal restorative justice ini utamanya Sigit tekankan dalam upaya penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016.

Ia bahkan menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

Selain itu, Sigit secara khusus berpesan kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk benar-benar mengawal penegakan hukum yang berkeadilan. Sigit tidak ingin masyarakat terus-menerus merasa bahwa hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Ia menyatakan, Polri harus bisa menempatkan diri sebagai institusi yang memberikan rasa keadilan.

Sigit menegaskan soal pentingnya mengutamakan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

"Restorative justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan ymg memenuhi rasa keadilan, kita coba formulasikan dengan baik sehingga rasa keadilan betul-betul kita wujudkan," ujar Sigit, Rabu (24/2/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apa itu restorative justice?

Menurut Kuat Puji Prayitno (2012), yang dikutip oleh I Made Tambir (2019) dalam penelitian berjudul "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", restorative justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Kendati begitu, tidak ada satu pun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan.

Baca juga: SE Kapolri soal UU ITE: Restorative Justice Tak Berlaku untuk Kasus SARA dan Radikalisme

Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019), restorative justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban.

Mardjono mengatakan, restorative justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.

Penerapan restorative justice

Bertalian dengan surat edaran, Kapolri juga menerbitkan surat telegram yang berisi tentang pedoman penanganan perkara tindak kejahatan siber yang menggunakan UU ITE. Surat telegram itu terbit pada 22 Februari 2021.

Lewat telegram, Kapolri menyatakan tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice yaitu kasus-kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Ia pun meminta penyidik Polri tidak melakukan penahanan.

Baca juga: Ramai soal UU ITE, Kapolri Minta Kedepankan Restorative Justice, Ini Kata Ahli Hukum UGM

Sementara itu, tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice.

Dalam penanganan perkara, Kapolri pun menginstruksikan seluruh kapolda agar gelar perkara dilaksanakan secara virtual kepada Kabareskrim up Dirtipidsiber dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan tersangka.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Sektor Pariwisata 2021 Capai Rp 60 Miliar, Naik Hampir 3 Kali Lipat

Bantuan Sektor Pariwisata 2021 Capai Rp 60 Miliar, Naik Hampir 3 Kali Lipat

Nasional
Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Nasional
Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Nasional
Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Nasional
MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

Nasional
Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Nasional
Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Nasional
Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Nasional
Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nasional
Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Nasional
TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

Nasional
Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nasional
Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.