Kompas.com - 01/03/2021, 09:22 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai, izin investasi minuman keras (miras) yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara.

Untuk itu, ia menegaskan sikap penolakannya terhadap perpres yang mengatur izin investasi miras tersebut.

"Saya selaku wakil ketua MPR RI menolak keras perpres miras, sebab itu bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Nilai Berdampak Buruk, PPP Minta Pemerintah Tak Buka Investasi Industri Miras

Jazilul menjelaskan alasan dirinya menolak aturan perpres tersebut. Menurut dia, miras lebih banyak kerusakannya atau mudarat daripada manfaatnya.

Ia bahkan menyebut bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa pemabuk. Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menilai miras adalah jalan setan.

"Kita bukan bangsa pemabuk. Kita bangsa yang berketuhanan. Miras itu jalan setan, akan lebih besar kerusakannya daripada manfaatnya," ucap Jazilul.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa investasi miras tidak akan sebanding dengan kerusakan yang akan dihadapi bangsa di masa depan.

Baca juga: Pemerintah Buka Pintu Investasi Industri Miras, Ini Komentar Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol

Menurut dia, miras bisa semakin memiskinkan bangsa Indonesia.

"Kita sudah miskin, jangan dimiskinkan lagi dengan miras. Kita tahu Indonesia dalam krisis multidimensi, namun tolong jangan pertukarkan kesehatan jiwa kita dengan nafsu mendapatkan uang dari investasi miras. Celaka menanti kita," ucap dia.

Diketahui bersama, Presiden Jokowi telah menandatangani aturan Beleid Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres itu ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Presiden Jokowi dan resmi diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Baca juga: Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol, Yasonna: Tidak Perlu Ada Polemik Berlebihan

Publik pun menyoroti aturan dalam lampiran III Perpres tersebut yang mengatur soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Salah satunya yaitu mengatur soal bidang usaha miras.

Pada Perpres itu, disebutkan bidang usaha industri miras mengandung alkohol berlaku dengan sejumlah persyaratan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X