Kompas.com - 28/02/2021, 19:29 WIB
Seorang bocah melintas di depan mural tentang penggunaan masker di Kota Tangerang, Banten, Minggu (21/12/2020). Mural tersebut dibuat sebagai edukasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANSeorang bocah melintas di depan mural tentang penggunaan masker di Kota Tangerang, Banten, Minggu (21/12/2020). Mural tersebut dibuat sebagai edukasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Supervisi PPKM Skala Mikro Koesmedi Priharto mengatakan pihaknya menurunkan tim supervisi ke tujuh provinsi karena proses 3T (tracing, testing, dan treatment) di sana dinilai bermasalah.

Salah satu penyebab masalah tersebut adalah karena ketidakpahaman tim lapangan mengenai proses 3T untuk memutus mata rantai Covid-19.

"Kami akan membuat model, semua ini dari perjalanan kami mulai dari tim tracing dibentuk pada Oktober 2020 sampai sekarang, kami mengalami banyak masalah di lapangan. Salah satunya adalah tidak mengerti apa itu 3T," kata Koesmedi yang juga menjabat Ketua Sub Bidang Tracing bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, dalam konferensi pers di BNPB, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Tracing untuk Masyarakat dari Luar Negeri Efektif Cegah Penularan Virus Corona

Ia mengatakan, sebelumnya pemerintah melalui Satgas Covid-19 banyak berkonsentrasi pada pasien Covid-19 yang mengalami gejala sedang hingga berat. Hal itu mengakibatkan angka kematian, penularan, dan biaya penanganan Covid-19 meningkat cukup tinggi.

Barulah kemudian Satgas Covid-19 menggencarkan tracing secara perlahan kepada masyarakat untuk menekan penularan Covid-19. 

Efek dari tracing besar-besaran itu ialah ditemukannya kasus positif Covid-19 dalam jumlah banyak.

"Setelah menjalani dan tahu ada beberapa masalah, kami berkesimpulan bahwa diperlukan pemberdayaan masyarakat karena menyelesaikan masalah kesehatan butuh gotong royong, bagaimana menuntaskan Covid-19," kata dia.

Hal itulah, kata Koesmedi yang mendasari diturunkannya tim supervisi di 7 provinsi tersebut berdasarkan ide dari Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo.

Baca juga: Persentase Kematian Covid-19 di NTB Tertinggi di Indonesia karena Kurang Tracing

Tim tersebut akan bergerak di Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Bojong Nangka), DKI Jakarta (Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, dan Kelurahan Krukut).

Tim juga akan bergerak di Jawa Barat (Bekasi, Desa Wangunharja Cikarang Utara), Jawa Tengah (Kabupaten Boyolali, Desa Karang Geneng), Yogyakarta (Kabupaten Bantul, Kecamatan Banguntapan, Kelurahan Wirokerten), Jawa Timur (Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik, Desa Sidorukun), dan Bali (Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Padangsambian Klod).

"Prinsipnya di masing-masing desa, kami (tim) melakukan asesmen lingkungan, melihat sejauh mana program-program tentang Covid-19 tersebut sudah dijalankan," kata dia.

"Kami asesemen juga terhadap berapa sih masyarakat yang tertular, kelurahan mana yang banyak terserang. Apakah di wilayah tersebut ada sekolah, pesantren, pasar. Di daerah seperti DKI, ada kawasan elite, ada apartemen, perkantoran, semua kami evaluasi dan bagaimana dikerjakan lurah setempat dalam hal tersebut," ucap dia.

Nantinya, para petugas di tim tersebut akan memberikan diskusi bersama warga, lurah setempat sebagai kepaal satgas, kader-kader posyandu dan karang taruna, hingga pemuka agama, dan tokoh masyarkaat setempat.

Baca juga: PPKM Mikro, Kemenkes Upayakan Tracing Covid-19 Kurang dari 72 Jam

Mereka akan diajak diskusi untuk bagaimana membuat program pada kondisi-kondisi tertentu akibat Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X