Turunkan Tim Supervisi ke Lapangan, Satgas Covid-19: Proses 3T Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Supervisi PPKM Skala Mikro Koesmedi Priharto mengatakan pihaknya menurunkan tim supervisi ke tujuh provinsi karena proses 3T (tracing, testing, dan treatment) di sana dinilai bermasalah.

Salah satu penyebab masalah tersebut adalah karena ketidakpahaman tim lapangan mengenai proses 3T untuk memutus mata rantai Covid-19.

"Kami akan membuat model, semua ini dari perjalanan kami mulai dari tim tracing dibentuk pada Oktober 2020 sampai sekarang, kami mengalami banyak masalah di lapangan. Salah satunya adalah tidak mengerti apa itu 3T," kata Koesmedi yang juga menjabat Ketua Sub Bidang Tracing bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, dalam konferensi pers di BNPB, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Tracing untuk Masyarakat dari Luar Negeri Efektif Cegah Penularan Virus Corona

Ia mengatakan, sebelumnya pemerintah melalui Satgas Covid-19 banyak berkonsentrasi pada pasien Covid-19 yang mengalami gejala sedang hingga berat. Hal itu mengakibatkan angka kematian, penularan, dan biaya penanganan Covid-19 meningkat cukup tinggi.

Barulah kemudian Satgas Covid-19 menggencarkan tracing secara perlahan kepada masyarakat untuk menekan penularan Covid-19. 

Efek dari tracing besar-besaran itu ialah ditemukannya kasus positif Covid-19 dalam jumlah banyak.

"Setelah menjalani dan tahu ada beberapa masalah, kami berkesimpulan bahwa diperlukan pemberdayaan masyarakat karena menyelesaikan masalah kesehatan butuh gotong royong, bagaimana menuntaskan Covid-19," kata dia.

Hal itulah, kata Koesmedi yang mendasari diturunkannya tim supervisi di 7 provinsi tersebut berdasarkan ide dari Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo.

Baca juga: Persentase Kematian Covid-19 di NTB Tertinggi di Indonesia karena Kurang Tracing

Tim tersebut akan bergerak di Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Bojong Nangka), DKI Jakarta (Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, dan Kelurahan Krukut).

Tim juga akan bergerak di Jawa Barat (Bekasi, Desa Wangunharja Cikarang Utara), Jawa Tengah (Kabupaten Boyolali, Desa Karang Geneng), Yogyakarta (Kabupaten Bantul, Kecamatan Banguntapan, Kelurahan Wirokerten), Jawa Timur (Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik, Desa Sidorukun), dan Bali (Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Padangsambian Klod).

"Prinsipnya di masing-masing desa, kami (tim) melakukan asesmen lingkungan, melihat sejauh mana program-program tentang Covid-19 tersebut sudah dijalankan," kata dia.

"Kami asesemen juga terhadap berapa sih masyarakat yang tertular, kelurahan mana yang banyak terserang. Apakah di wilayah tersebut ada sekolah, pesantren, pasar. Di daerah seperti DKI, ada kawasan elite, ada apartemen, perkantoran, semua kami evaluasi dan bagaimana dikerjakan lurah setempat dalam hal tersebut," ucap dia.

Nantinya, para petugas di tim tersebut akan memberikan diskusi bersama warga, lurah setempat sebagai kepaal satgas, kader-kader posyandu dan karang taruna, hingga pemuka agama, dan tokoh masyarkaat setempat.

Baca juga: PPKM Mikro, Kemenkes Upayakan Tracing Covid-19 Kurang dari 72 Jam

Mereka akan diajak diskusi untuk bagaimana membuat program pada kondisi-kondisi tertentu akibat Covid-19.