Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Kompas.com - 28/02/2021, 18:54 WIB
Devina Halim,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Artidjo Alkostar akan dimakamkan di Situbondo, Jawa Timur, yang merupakan tanah kelahirannya.

Diketahui, Artidjo meninggal di usia 72 tahun pada Minggu (28/2/2021) sekitar pukul 14.00 WIB karena penyakit paru-paru dan jantung.

“Almarhum akan disemayamkan ke RS Polri karena di sana sudah siap. Nanti kita siapkan akan rencana dibawa dimakamkan keluarga di Situbondo, itu keputusan pimpinan KPK dan Dewas," kata Ketua KPK Firli Bahuri di kediaman Artidjo, di Jakarta Utara, Minggu (28/2/2021), sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Tutup Usia, Ini Profil Artidjo Alkostar, Mantan Hakim Agung yang Ditakuti Koruptor

KPK, kata Firli, turut berbelasungkawa atas wafatnya mantan hakim agung tersebut. Dalam pandangannya, Artidjo adalah sosok yang berintegritas semasa hidupnya.

Firli pun berharap semangat almarhum dalam memberantas korupsi dapat dijadikan pedoman bersama.

“Kita akan mendoakan beliau supaya di lapangkan jalan ke surga, berdoa dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan semangat beliau memberantas korupsi kita jadikan untuk semangat kita semua," tutur dia.

Diketahui, Artidjo resmi dilantik menjadi anggota Dewas KPK periode 2019-2023 pada Desember 2019. Sebelum itu, Artidjo merupakan seorang Hakim Agung. Ia mulai mengabdi di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2020.

Artidjo menjadi salah satu hakim yang paling ditakuti oleh koruptor kala mengajukan kasasi di MA, sebab ia tak segan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada koruptor.

Baca juga: KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

Artidjo kemudian pensiun sebagai hakim agung pada Mei 2018. Selama 18 tahun mengabdi di MA, ia telah menyelesaikan sebanyak 19.708 perkara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

Nasional
MK: Pengalihan Citra Petahana ke Paslon Tertentu Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu

MK: Pengalihan Citra Petahana ke Paslon Tertentu Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu

Nasional
Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin: Tak Beralasan Menurut Hukum

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin: Tak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu karena Bagi-bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu

MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu karena Bagi-bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu

Nasional
MK Anggap Kegiatan Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

MK Anggap Kegiatan Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

Nasional
MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim 'Dissenting Opinion'

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion"

Nasional
Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com