Kompas.com - 28/02/2021, 08:34 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) sudah lama mengenal Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto (AS).

Adapun keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel.

"AS Direktur PT APB telah lama kenal baik dengan saudara NA, yang berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun 2021," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers daring, Minggu (28/2/2021) dini hari.

Baca juga: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Firli mengungkapkan, Agung sebelumnya sudah mengerjakan lima proyek di Sulsel.

Rinciannya, peningkatan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba tahun 2019, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan tahun 2020.

Kemudian, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan, pembangunan jalan, pedestrian dan penerangan jalan Kawasan Wisata Bira, serta rehabilitasi dan pembangunan jalan Kawasan Wisata Bira.

Menurut KPK, sejak Februari 2021, Agung berkomunikasi aktif dengan Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edy Rahmat, yang merupakan orang kepercayaan Nurdin.

Firli mengungkapkan, komunikasi itu untuk memastikan agar Agung mendapatkan kembali proyek yang diinginkan tahun 2021.

Sekitar awal Februari 2021, Nurdin yang sedang berada di Bulukumba bertemu dengan Edy dan Agung.

Pada saat ini, Agung telah mendapat proyek untuk mengerjakan Wisata Bira.

"NA menyampaikan pada ER bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh AS yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen Detail Engineering Design yang akan dilelang pada APBD TA 2022," kata Firli.

Baca juga: Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Pada akhir Februari 2021, Edy menyampaikan kepada Nurdin bahwa fee proyek yang dikerjakan Agung di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain.

"Saat itu NA mengatakan yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa dibantu oleh AS," tuturnya.

Agung menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Nurdin melalui Edy pada 26 Februari 2021.

Hal itu berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (26/2/2021) malam, di Sulsel.

Dari OTT tersebut, KPK menyita uang Rp 2 miliar dalam koper.

Dalam kasus ini, Edy juga menjadi tersangka. Nurdin serta Edy menjadi tersangka penerima suap, sementara Agung berstatus tersangka pemberi suap.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK menahan ketiganya di rutan yang berbeda-beda.

Nurdin bantah

Sementara itu, Nurdin Abdullah membantah terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

Baca juga: Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ia menuduh Edy bermain proyek tanpa sepengetahuannya.

"Ternyata Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Sama sekali tidak tahu, demi Allah, demi Allah," ucap Nurdin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (28/2/2021), dikutip dari Antara.

Kendati demikian, Nurdin mengaku akan tetap menjalani proses hukum tersebut dengan ikhlas. Nurdin sekaligus meminta maaf kepada masyarakat Sulsel.

"Saya ikhlas menjalani proses hukum karena memang kemarin itu tidak tahu apa-apa kita, saya mohon maaf," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.