Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Kompas.com - 26/02/2021, 20:19 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Indra Iskandar menegaskan, semua pegawai di lingkungan DPR mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19.

“Selain anggota DPR, vaksin juga diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), petugas pengamanan dalam (Pamdal), petugas cleaning service, dan tenaga ahli lain. Semua pegawai di lingkungan DPR divaksin,” papar Indra.

Ia menjelaskan, vaksinasi di lingkungan DPR merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

“Pada prinsipnya, semua rakyat Indonesia akan mendapat giliran vaksinasi,” terangnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Jam & Butterfly - DPR Live Feat Crush & eaJ

Selain itu, Indra mengenaskan, vaksinasi di lingkungan DPR dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

“Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan prokes ketat. Di dalam ruangan, ada proses verifikasi identitas, pengecekan dari tenaga kesehatan, dan proses observasi selama 30 menit,” jelas Indra.

Agenda vaksinasi itu, kata dia, merupakan bagian dari jadwal yang telah diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai bentuk proteksi anggota DPR yang riskan terpapar Covid-19 dalam menjalankan tugas.

Ditemui secara terpisah, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menerangkan, Kemenkes melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) telah mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR terkait data vaksinasi gelombang kedua bagi pelayanan publik di DPR.

Baca juga: Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

“Seperti diketahui bersama, anggota DPR tidak hanya didukung support system aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga Pegawai Pemerintah nonASN (PPNASN) dan Tenaga Ahli,” ungkap Aji.

Ia menjelaskan, semua sasaran vaksin di lingkungan DPR telah melalui penerapan prokes ketat.

“Sasaran vaksin di lingkungan DPR dapat menuju dan keluar ruang vaksin dengan penerapan prokes sembari memperhatikan kenyamanan bagi mereka dan petugas kesehatan yang bertugas,” paparnya.

Lebih lanjut, Aji berharap, vaksinasi di lingkungan DPR ini dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

“Dengan vaksinasi, diharapkan sistem kekebalan tubuh atau herd immunity bisa segera terbentuk dan penularan Covid-19 bisa segera teratasi,” harapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com