Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Kompas.com - 26/02/2021, 17:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) mengikuti rapat pencegahan dan penanganan dampak banjir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) mengikuti rapat pencegahan dan penanganan dampak banjir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, konvensi calon presiden yang akan dilakukan Partai Nasdem menunjukkan sikap tegas untuk langsung mencari kandidat guna menghadapi Pilpres 2024.

Adi mengatakan, Partai Nasdem saat ini selangkah lebih maju ketimbang partai politik lainnya.

Baca juga: Nasdem Bakal Gelar Konvensi, Raja Juli: PSI Sudah Deklarasikan Giring Capres

"Strategi Nasdem langung, straight to the poin, langsung cari calon presiden. Dia tidak menggunakan strategi menciptakan gimmick politik tertentu, atau memunculkan isu perpecahan partai untuk menaikkan popularitasnya," jelas Adi pada Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Adi menduga bahwa Partai Nasdem sedang menawarkan tempat untuk para tokoh bersaing merebutkan tiket politik, atau menjadi capres dari Partai Nasdem.

Figur yang dicari, menurut Adi, adalah figur alternatif. Sebab, figur-figur dengan elektabilitas tinggi sudah tidak mungkin digapai.

"Kalau kita lihat elektabilitas tinggi itu ada pada sosok Prabowo Subianto jelas dia enggak mungkin dipinang Partai Nasdem karena Ketua Umum Partai Gerindra, lalu Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini, juga tidak mungkin," papar Adi.

"Maka ia membuka peluang seluas luasnya untuk mencari tokoh alternatif yang bisa diakui sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Kalau saya lihat yang memungkinkan bisa Anies Baswedan, dan Ridwal Kamil," kata dia lagi.

Baca juga: Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Wacana Konvensi yang akan dilakukan Partai Nasdem pada 2022 mendatang dipandang Adi juga sebagai suatu sikap bahwa Nasdem ingin menjadi pemain utama pada Pilpres 2024 nanti.

"Nasdem sudah tidak ingin menjadi partai yang sekedar mendukung. Dia ingin jadi salah satu pemain utama di Pilpres nanti. Dengan tokoh yang merepresentasikan partainya," kata Adi.

Adapun rangkaian konvensi capres Partai Nasdem rencananya dimulai pada 2022.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyebut bahwa konvensi akan dilakukan dengan lebih dulu membentuk koalisi.

Koalisi dengan partai lain, menurut Johnny, dilakukan agar mencapai ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold.

"Nasdem membangun komunikasi politik untuk memastikan terbentuknya koalisi minimal memenuhi prasyarat presidential threshold 20 persen agar yang lolos dan memenangkan konvensi mempunyai tiket sebagai calon presiden pada Pilpres 2024," sebut Johnny pada konfrensi pers, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: PAN Tegaskan Tak Ikut Koalisi di Konvensi Nasdem 2022

Adapun berdasarkan Pileg 2019 lalu, Partai Nasdem mendapatkan 59 kursi di parlemen, dengan meraih total 12.661.792 suara (9,05 persen).

Capaian ini mendudukan Partai Nasdem di peringkat empat partai yang mengisi parlemen, setelah PDIP, Golkar, dan Gerindra.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X