Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Kompas.com - 26/02/2021, 14:36 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengritik keikutsertaan keluarga anggota DPR dalam vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan di DPR.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, hal itu menunjukkan eksklusivitas anggota DPR, yakni dapat memperoleh vaksinasi terlebih dahulu.

"Keikutsertaan anggota keluarga DPR juga memperlihatkan eksklusivitas anggota DPR yang tampak selalu ingin terlihat beda dari yang lain," kata Lucius saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Lucius menuturkan, keikutsertaan anggota keluarga hampir pasti akan disorot memang karena yang sesungguhnya menjadi prioritas penerima vaksin dalam kategori pelayan publik adalah orang yang bekerja memberikan pelayanan atau berinteraksi langsung dengan publik.

"Jelas anggota keluarga anggota DPR bukan pelayan publik," ujar Lucius.

Lucius melanjutkan, tindakan DPR yang menunjukkan eksklusivitas itu sudah terlihat di awal pandemi ketika anggota DPR dan keluarganya dapat mengikuti rapid test dengan mudah dan secara gratis.

Padahal, saat itu, fasilitas rapid test masih sangat langka dan mahal.

Baca juga: Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Ia juga menyinggung 'tingkah' anggota Dewan yang sempat tampil mengenakan pakaian alat pelindung diri (APD) ketika tenaga kesehatan masih kesulitan mendapatkan APD.

Menurut Lucius, kasus-kasus di atas membuktikan anggota DPR hanya menomorsatukan diri dan keluarga mereka saja.

"Mereka bahkan tak ambil pusing dengan puluhan juta rakyat yang menjadi 'bos' mereka di dapil. Yang penting selamatkan dulu diri sendiri dan keluarga, baru koar-koar lagi bekerja demi kepentingan rakyat," kata dia.

Ia menambahkan, tak heran kegiatan vaksinasi Covid-19 di DPR akhirnya digelar tertutup.

"Dengan aksi kucing-kucingan yang dilakukan DPR, mereka sesungguhnya mau menegaskan bahwa kebijakan mengangkut rombongan keluarga untuk menerima vaksin bersamaan merupakan sesuatu yang menyimpang," kata Lucius.

Baca juga: Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim, keluarga anggota DPR dapat mengikuti vaksinasi karena memperoleh alokasi dari Kementerian Kesehatan.

"Kita mendapatkan jatah dari Kemenkes, DPR, dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR. Alokasi itu dari Kemenkes," kata Dasco saat diwawancara dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Jumat.

Dasco juga membantah vaksinasi anggota DPR dilakukan secara tertutup. Menurut dia, informasi sudah diberikan kepada seluruh anggota DPR melalui fraksi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X