Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Kompas.com - 26/02/2021, 14:20 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau perusahaan untuk turut serta mendukung penanganan stunting.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat kunjungan ke Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (25/2/2021).

"Saya mengimbau para pemilik perusahaan agar dapat mendukung upaya penanganan stunting," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Jumat (26/2/2021).

Muhadjir mencontohkan dukungan yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut kepada para karyawannya.

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut Penurunan Angka Stunting Cegah Terjadinya Perkawinan Anak

Misalnya dengan memberikan cuti hamil serta menyediakan pojok laktasi bagi ibu pekerja yang sedang dalam masa menyusui.

"Karena tidak sedikit anak penderita stunting lahir dan tumbuh dengan mengalami kekurangan gizi, bahkan sejak masih berada dalam kandungan termasuk kurang mendapatkan ASI.

Menurut Muhadjir, penanganan stunting harus dimulai dari masa kehamilan.

Mulai dari kontrol ke puskesmas hingga memberikan bantuan makanan tambahan (BMT) bagi sang bayi.

Baca juga: Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

"Sementara kalau ada perusahaan yang belum patuh kami berikan peringatan, namun usahakan jangan ada sanksi yang sifatnya memberatkan perusahaan," kata Muhadjir.

"Kita sadarkan bahwa ini penting dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan hak karyawan," ucap dia.

Muhadjir mengatakan, upaya penanganan stunting harus terus dilakukan bersama antara pemerintah daerah setempat, dan stakeholder terkait.

Termasuk yang berada di daerah Cidahu, Sukabumi tersebut.

Berdasarkan laporan Camat Cidahu, angka stunting di kecamatan tersebut sekitar 3,16 persen.

Baca juga: Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Meski lebih rendah dibanding angka stunting nasional, yaitu 27,67 persen pada 2019, namun kondisi stunting yang dialami sejumlah balita dan anak tetap tidak boleh disepelekan.

"Stunting pada balita dan anak dapat mengancam keberlanjutan generasi masa depan bangsa. Apalagi, Indonesia diproyeksi akan mencapai bonus demografi pada 2030 mendatang," kata dia.

Dengan demikian, perlu kerja keras seluruh pihak karena penanganan stunting merupakan program prioritas pemerintah yang dilakukan besar-besaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com