Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Kompas.com - 26/02/2021, 14:04 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, isu perpecahan di internal Partai Demokrat berbahaya bagi iklim demokrasi.

Sebab, Demokrat merupakan salah satu partai oposisi penguasa. Ia khawatir, isu perpecahan ini membawa dampak bagi partai lain sehingga enggan menjadi oposisi. 

Pangi pun menilai penting bagi Demokrat dan pemerintah untuk menjaga dinamika politik yang terjadi, bahkan dengan partai oposisi. 

“Kita harus sama-sama menjaga keutuhan partai, karena hal itu sama juga kita menjaga demokrasi. Kalau hal ini terus terjadi, bahwa partai oposisi akan terus menghadapi perpecahan. Saya khawatir bahwa nantinya tidak akan ada partai yang mau menjadi oposisi, dan itu menjadi tidak sehat untuk demokrasi kita,” papar Pangi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi


Pangi juga memprediksi, jika nantinya ada kelompok yang berhasil mengadakan kongres luar biasa (KLB) dan berhasil menggantikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak ada yang bisa menjamin sikap Partai Demokrat akan tetap menjadi oposisi.

Pangi juga menilai bahwa saat ini sikap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berlebihan dalam menanggapi permasalahan ini.

Namun, ada dua konsekuensi yang harus ditanggung SBY atas sikapnya menanggapi kisruh pada partai yang dibangunnya, terlebih dengan menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

“Ya ini juga bagian dari strategi SBY untuk membuat Partai Demokrat menjadi perbincangan publik ini baik. Itu menjaga ritme popularitas partai,” kata Pangi.

“Namun, di sisi lain Moeldoko juga terdongkrak popularitasnya. Jadi kalau berhasil ada KLB, maka Partai Demokrat bisa hancur, tetapi kalau KLB gagal, Partai Demokrat menang besar,” ucap dia.

Baca juga: Selain Moeldoko, Kader Muda Demokrat Juga Ingin Usung AHY jika Ada KLB

Adapun SBY menyampaikan beberapa pernyataan sikap terkait permasalahan yang sedang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Melalui sebuah video yang diterima Kompas.com pada Rabu (24/2/2021), SBY setidaknya mengatakan bahwa Partai Demokrat bukan partai yang bisa dijual.

Ia juga menyebut upaya kudeta masih berjalan secara under ground atau sembunyi-sembunyi.

“Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakana dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan,” kata SBY.

Ia juga menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Ia menilai, Presiden Jokowi memiliki integritas lebih daripada KSP Moeldoko.

“Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu,” kata SBY.

Baca juga: Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Menanggapi pernyataan tersebut KSP Moeldoko meminta elite Partai Demokrat untuk tidak menekannya.

Ia mengaku tidak mengikuti perkembangan dan dinamika tentang permasalahan yang terjadi di Partai Demokrat.

“Janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan,” kata Moeldoko di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2021).

“Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat melakukan langkah-langkah yang saya yakini. Jadi saya berharap jangan menekan saya,” ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com