Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Kompas.com - 26/02/2021, 14:04 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam video arahan kepada pimpinan dan kader Partai Demokrat yang dirilis pada Rabu (24/2/2021). Dokumentasi/Partai DemokratKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam video arahan kepada pimpinan dan kader Partai Demokrat yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, isu perpecahan di internal Partai Demokrat berbahaya bagi iklim demokrasi.

Sebab, Demokrat merupakan salah satu partai oposisi penguasa. Ia khawatir, isu perpecahan ini membawa dampak bagi partai lain sehingga enggan menjadi oposisi. 

Pangi pun menilai penting bagi Demokrat dan pemerintah untuk menjaga dinamika politik yang terjadi, bahkan dengan partai oposisi. 

“Kita harus sama-sama menjaga keutuhan partai, karena hal itu sama juga kita menjaga demokrasi. Kalau hal ini terus terjadi, bahwa partai oposisi akan terus menghadapi perpecahan. Saya khawatir bahwa nantinya tidak akan ada partai yang mau menjadi oposisi, dan itu menjadi tidak sehat untuk demokrasi kita,” papar Pangi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi


Pangi juga memprediksi, jika nantinya ada kelompok yang berhasil mengadakan kongres luar biasa (KLB) dan berhasil menggantikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak ada yang bisa menjamin sikap Partai Demokrat akan tetap menjadi oposisi.

Pangi juga menilai bahwa saat ini sikap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berlebihan dalam menanggapi permasalahan ini.

Namun, ada dua konsekuensi yang harus ditanggung SBY atas sikapnya menanggapi kisruh pada partai yang dibangunnya, terlebih dengan menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

“Ya ini juga bagian dari strategi SBY untuk membuat Partai Demokrat menjadi perbincangan publik ini baik. Itu menjaga ritme popularitas partai,” kata Pangi.

“Namun, di sisi lain Moeldoko juga terdongkrak popularitasnya. Jadi kalau berhasil ada KLB, maka Partai Demokrat bisa hancur, tetapi kalau KLB gagal, Partai Demokrat menang besar,” ucap dia.

Baca juga: Selain Moeldoko, Kader Muda Demokrat Juga Ingin Usung AHY jika Ada KLB

Adapun SBY menyampaikan beberapa pernyataan sikap terkait permasalahan yang sedang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X